Beijing (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri China menyebut pernyataan bersama para menteri luar negeri kelompok G7 soal Taiwan dan Laut China Selatan merupakan pencemaran nama baik Tiongkok.
"Pernyataan bersama tersebut sekali lagi merupakan penggambaran fakta yang salah, pencemaran nama baik yang disengaja terhadap China dan campur tangan yang sangat besar dalam urusan dalam negeri China. China menyesalkan dan menentang hal tersebut," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Kamis.
Pada Kamis (13/11), para menteri luar negeri G7 yaitu Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, serta perwakilan Uni Eropa membuat pernyataan bersama setelah bertemu di di Niagara, Kanada pada 11-12 November 2025. Pernyataan tersebut termasuk membahas soal keamanan di Indo Pasifik menyangkut Taiwan dan Laut China Selatan hingga Ukraina.
"Persoalan Taiwan adalah urusan internal China. Bagaimana menyelesaikan persoalan Taiwan adalah urusan rakyat China yang tidak menoleransi campur tangan eksternal," ungkap Lin Jian.
Situasi di Laut China Timur dan Laut China Selatan, kata Lin Jian, secara umum juga stabil.
"G7 harus berhenti menggunakan isu-isu maritim untuk memicu perselisihan, meningkatkan ketegangan, dan merusak perdamaian dan stabilitas regional," tambah Lin Jian.
Sedangkan terkait masalah Ukraina, Lin Jian meneybut China selalu bersikap terbuka dalam krisis Ukraina.
"China tidak pernah menyediakan senjata mematikan kepada pihak mana pun yang berkonflik dan secara ketat mengontrol ekspor barang-barang dengan tujuan ganda. Kami tidak pernah menerima tuduhan G7 yang tidak berdasar atau mengalihkan kesalahan," ungkap Lin Jian.
Lin Jian juga menyebut dalam hal perdamaian dan keamanan, China adalah negara utama dengan rekam jejak terbaik karena China berkomitmen teguh pada pembangunan damai dan kebijakan pertahanan nasional yang bersifat defensif.
"Cina selalu menjaga kekuatan nuklirnya pada tingkat minimum yang dipersyaratkan oleh keamanan nasional. G7 menutup mata terhadap tanggung jawab pelucutan senjata nuklir khusus dan utama AS serta risiko proliferasi nuklir dari AUKUS, sementara mengarahkan masalah ini ke China," kata Lin Jian.
Langkah-langkah China untuk menstandardisasi dan menyempurnakan sistem pengendalian ekspor, tambah Lin Jian, juga sudah sesuai dengan praktik umum internasional dan bertujuan untuk lebih baik mempertahankan perdamaian dunia dan stabilitas regional serta memenuhi kewajiban internasionalnya.
"Apa yang disebut 'kelebihan kapasitas China' dan 'praktik non-pasar' telah terbukti salah berdasarkan fakta dan sama sekali tidak berdasar. G7 harus berhenti mempolitisasi dan menjadikan isu perdagangan sebagai senjata agar tidak mengganggu tatanan ekonomi internasional serta rantai industri dan pasokan global," tegas Lin Jian.
Dalam pernyataan bersama para menlu anggota G7 disebutkan G7 kembali menolk keras terhadap segala upaya sepihak untuk mengubah "status quo", khususnya dengan kekerasan atau paksaan, termasuk di Laut China Timur dan Laut China Selatan.
G7 juga menyatakan keprihatinan serius atas penggunaan manuver berbahaya dan meriam air di Laut China Selatan, serta upaya untuk membatasi kebebasan navigasi dan penerbangan melalui militerisasi dan paksaan di Laut China Selatan. G7 menegaskan kembali bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Arbitrase pada 12 Juli 2016 merupakan tonggak penting yang mengikat para pihak.
Selain itu G7 menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, dan menentang segala upaya sepihak untuk mengubah status quo, khususnya dengan kekerasan atau paksaan.
"Kami mendorong penyelesaian damai atas masalah lintas Selat melalui dialog yang konstruktif. Kami juga menyatakan dukungan atas partisipasi Taiwan yang bermakna dalam organisasi internasional yang relevan," demikian disebutkan dalam pernyataan tersebut.
G7 juga tetap prihatin dengan peningkatan kekuatan militer China dan peningkatan pesat persenjataan nuklirnya, serta menyerukan Beijing untuk menunjukkan komitmennya terhadap stabilitas melalui peningkatan transparansi.
G7 menyatakan keprihatinan khusus terhadap penggunaan kebijakan dan praktik non-pasar untuk mengganggu rantai pasokan mineral penting, serta bentuk-bentuk distorsi pasar lainnya termasuk kelebihan kapasitas.
Terakhir, G7 mengutuk pemberian bantuan militer kepada Rusia oleh Korea Utara dan Iran, serta pemberian senjata dan komponen penggunaan ganda oleh China yang merupakan pendukung utama perang Rusia.
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
