Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku merekrut sebanyak 100 calon siswa Sekolah Rakyat (SR) jenjang SMA yang akan mengikuti pendidikan berasrama di kompleks Hiti Hiti Hala Hala, Passo, Kota Ambon.
“Langkah ini merupakan bagian dari implementasi program nasional Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto,” ujar Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di Ambon, Jumat.
Baca juga: Kemensos: Sekolah Rakyat di Maluku Utara mulai terima murid tahun ini
Ia mengatakan Sekolah Rakyat adalah program strategis yang hadir untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, guna mendapatkan pendidikan layak dengan fasilitas memadai secara gratis.
"Semua biaya pendidikan dan kebutuhan hidup selama di asrama ditanggung negara. Ini adalah bentuk kehadiran negara bagi masyarakat paling bawah," ujarnya.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama dengan sistem digitalisasi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Masa orientasi siswa juga akan berlangsung lebih panjang untuk mengenalkan lingkungan belajar berbasis teknologi.
Menurut Gubernur, rekrutmen siswa dilakukan secara objektif dan ketat, berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia menegaskan tidak boleh ada praktik nepotisme atau diskriminasi dalam seleksi peserta.
“Saya tegaskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk tidak bermain-main dalam proses ini. Proses rekrutmen harus bersih, berdasarkan data yang valid dan tepat sasaran. Anak-anak dari keluarga miskin lah yang berhak masuk SR,” kata dia.
Baca juga: Gubernur Maluku Utara siapkan lahan 10 hektare dukung Sekolah Rakyat
Baca juga: Anggota DPR ingatkan pelaksanaan Sekolah Rakyat harus merata
Gubernur Hendrik menyampaikan bahwa dua kabupaten, yaitu Seram Bagian Timur dan Kepulauan Aru, telah memenuhi syarat pembangunan Sekolah Rakyat. Menyusul, Maluku Tenggara, Kota Tual, Maluku Tengah, Buru, dan Buru Selatan.
Berkaitan dengan hal itu, ia menekankan pentingnya legalitas lahan yang digunakan untuk membangun Sekolah Rakyat harus bersih, bebas sengketa, dan tidak menjadi jaminan aset.
Pemprov Maluku berkomitmen menghadirkan Sekolah Rakyat di 11 kabupaten/kota di provinsi tersebut. "Ini saat terbaik untuk mengurus kaum dhuafa. Di negeri yang besar, anak-anak tidak boleh kecil impiannya hanya karena lahir dari keluarga miskin. Negara boleh tidak mewariskan harta, tapi tidak boleh gagal mewariskan harapan," ucapnya.
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
