Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan angka stunting di Bumi Merah Putih itu bisa turun menjadi satu digit dalam periode 5 tahun ke depan.
"Saya tahu betul permasalahan stunting ini merata di seluruh kabupaten. Keinginan kami, Provinsi Bengkulu bisa bebas dari stunting," kata Wakil Gubernur Bengkulu Mian di Bengkulu, Kamis.
Baca juga: Kepala BKKBN: Pernikahan anak rendah turunkan angka stunting Bengkulu
Dia mengatakan berbagai upaya dilakukan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menekan angka stunting, baik dari pendampingan sejak kehamilan lewat posyandu, bantuan peningkatan gizi masyarakat, bantuan sosial, maupun bantuan pangan.
Penanggulangan stunting menjadi salah satu program prioritas pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Bengkulu Helmi-Mian, yang juga disinergikan dengan upaya penanggulangan kemiskinan.
Untuk memperkuat langkah konkret di lapangan, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga menyiapkan anggaran khusus guna membangun Sentra Komando Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting di setiap kabupaten.
"Caranya bagaimana, dalam lima bulan ke depan atau selama lima tahun masa kepemimpinan kami, masalah ini harus bisa diselesaikan. Tidak elok jika di akhir periode kami angka stunting masih di angka 20 persen," kata Mian.
Baca juga: Gubernur: Ikuti Perpres 72/2021 untuk tangani stunting secara holistik
Baca juga: Pemkot Bengkulu perkuat pendampingan ibu hamil guna tekan stunting
Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mengintensifkan upaya penurunan angka stunting. Dengan mengusung slogan Bantu Rakyat.
Wakil Gubernur Mian menegaskan bahwa penurunan angka stunting merupakan komitmen bersama dirinya dan Gubernur Helmi Hasan selama masa kepemimpinan lima tahun ke depan.
"Kita punya keinginan, saya dan Pak Gubernur ingin menurunkan angka stunting hingga satu digit. Namun, ini tentu membutuhkan kerja sama dari semua pihak," ujar Mian.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
