Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten membahas hasil survei 28 lokasi yang diusulkan untuk pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama tim Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum.
"Tadi kita baru saja menerima tim monitoring dari Kemendagri dan Kementerian PU terkait ekspose laporan survei lahan pembangunan dapur SPPG di Provinsi Banten," kata Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi H usai rapat di Setda Provinsi Banten, KP3B-Curug, Kota Serang, Jumat.
Ia menjelaskan, setelah survei dilakukan, Pemprov Banten akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk memperbaiki dan melengkapi titik lokasi yang belum memenuhi persyaratan.
"Ini menjadi tugas kita bersama. Kita akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota," ujarnya.
Menurut Deden, 28 lokasi diusulkan untuk rencana pembangunan, namun hampir separuh belum sesuai kriteria.
Baca juga: Pemkot Samarinda percepat terbentuknya 63 SPPG untuk program MBG
"Dari total yang diusulkan, hampir 50 persen belum memenuhi persyaratan, ada yang kurang luas dan akses jalan yang belum sesuai," katanya.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP, Gutmen Nainggolan, menjelaskan survei terhadap 28 titik menghasilkan tiga kategori. "Ada yang pertama memenuhi syarat, kemudian ada yang harus dilengkapi persyaratan, dan memang tidak memenuhi syarat," jelasnya.
Ia menegaskan, pembangunan dapur SPPG ditargetkan rampung tahun ini.
"Rencana pembangunannya sesuai dengan ini di tahun ini juga, jadi ruang waktunya terbatas. Nanti secara teknis pembangunannya di Kementerian PU," kata Gutmen.
Pihaknya juga meminta dukungan penuh dari pemerintah daerah untuk percepatan pembangunan.
Baca juga: Menag tegaskan komitmen pemerintah dalam jamin kehalalan makanan MBG
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
