Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bali bekerja sama dengan instansi terkait menelusuri potensi peredaran beras oplosan di Pulau Dewata untuk menghentikan praktik curang yang merugikan konsumen.
“Kami bersama tim pengendalian inflasi sudah berkoordinasi dengan (pemerintah) kabupaten/kota untuk cek semua,” kata Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta di Taman Budaya Denpasar, Selasa.
Ia menyebutkan pengecekan tersebut sudah berjalan dan berjanji memberikan publikasi kepada masyarakat hasil penelusuran tersebut.
“Ini sudah berjalan jadi bukan sidak (inspeksi mendadak) lagi. Hasilnya nanti kami beri tahu,” imbuhnya.
Orang nomor dua di Pemerintah Provinsi Bali itu mengakui kebenaran adanya beras yang dioplos atau dicampur dengan kualitas mutu rendah dengan beras harga lebih mahal tersebut beredar di tanah air.
Namun, mantan Bupati Badung dua periode 2016-2025 itu tidak ingin beras oplosan tersebut dijual di pasar baik modern dan tradisional di Pulau Dewata karena merugikan konsumen atau masyarakat.
“Kami harus cari semua, jangan sampai beras oplosan ini beredar di Bali,” ucapnya.
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Provinsi Bali memastikan tidak ada beras oplosan dijual di toko modern atau ritel.
Pihaknya telah melakukan seleksi ketat untuk memastikan produk termasuk beras yang dijual di ritel/toko modern nihil dari oplosan.
Ketua Aprindo Bali Asinaga Budiman menjelaskan ritel memiliki ketentuan perdagangan dengan distributor dan principle (pemegang merek).
“Kalau ada palsu, kami bisa proses hukum,” kata Asinaga Budiman.
Dengan aturan hukum yang mengikat itu, pihaknya memastikan tidak ada beras oplosan beredar di ritel Pulau Dewata.
Saat ini, anggota Aprindo Bali mencapai 24 perusahaan ritel, dengan masing-masing perusahaan itu memiliki jaringan toko modern.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak main-main terkait dengan temuan beras oplosan dan akan menindak tegas sebagai upaya melindungi petani dan masyarakat.
Mentan menyebutkan pihaknya sudah menyurati Kapolri dan diskusi dengan Jaksa Agung terkait dengan beras oplosan.
Ia menyebutkan bahwa sudah ada 212 merek beras diperiksa terkait dugaan beras oplosan.
Menteri Pertanian juga mengungkapkan saat ini petugas terkait sudah memeriksa 25 pemegang merek beras kemasan tersebut dan diperiksa secara maraton.
Menteri Andi memperkirakan aksi tersebut merugikan konsumen sekitar Rp99 triliun atau hampir Rp100 triliun per tahun.
Baca juga: Aprindo Bali lakukan seleksi ketat pastikan ritel nihil beras oplosan
Baca juga: Presiden Prabowo sebut pengusaha pengoplos beras pengkhianat rakyat
Baca juga: Kemendag panggil produsen beras untuk tarik beras tak sesuai mutu
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
