Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Yogyakarta menerjunkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di setiap kelurahan untuk memperkuat pencegahan stunting dengan menyasar calon pengantin, ibu hamil, hingga bayi di bawah dua tahun (baduta).
"Yang berisiko stunting, bukan hanya baduta saja tapi mencegah sejak dari awal ya dari calon pengantin, berapa yang sehat, anemia, kurang energi kronis (KEK) begitu juga dengan ibu hamil," ujar Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dalam keterangannya di Yogyakarta, Sabtu.
Hasto menyebut prevalensi stunting di Kota Yogyakarta terus mengalami penurunan, pada tahun 2024 berada di angka 14,8 persen turun 2 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar 16,8 persen.
Menurutnya, upaya pencegahan dilakukan melalui deteksi dini dan pendampingan oleh TPK yang bekerja berbasis data nama dan alamat kelompok sasaran.
"Data itu menjadi sangat penting, apalagi untuk stunting ini harus diperbarui secara rutin untuk tahu angka real time berapa dan siapa saja yang berisiko stunting," kata Hasto.
Ia mengatakan Pemkot Yogyakarta juga menggerakkan bidan dalam program satu kampung satu bidan untuk memperkuat pemantauan lapangan.
Karena itu, koordinasi lintas sektor meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Puskesmas, Kemantren, Kelurahan, serta perangkat daerah lainnya perlu diperkuat.
"Termasuk kaitannya dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) tepat sasaran," ujarnya.
Baca juga: Menteri LH soroti kaitan degradasi lingkungan dengan potensi stunting
Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Emma Rahmi Aryani mengatakan per 7 Juli 2025 terdapat 545 calon pengantin berdomisili di Kota Yogyakarta.
Dari jumlah itu, 518 calon pengantin (catin) masuk kategori sehat, 13 mengalami KEK, 8 anemia, dan 5 lainnya KEK disertai anemia.
"Intervensi untuk 26 catin berisiko dilakukan dengan PMT dan atau tablet tambah darah selama tiga bulan. Perkembangannya dipantau setiap bulan," jelas Emma.
Sementara itu, Sekretaris DP3AP2KB Kota Yogyakarta Sarmin menyampaikan per Juli 2025 terdapat 9 ibu hamil, 443 baduta, dan 161 keluarga baru yang termasuk kategori keluarga berisiko stunting.
"Keluarga berisiko stunting tersebut diintervensi dengan PMT yang berasal dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Keistimewaan (Danais), dan BKKBN," kata Sarmin.
Baca juga: Pratikno: Tugas kita ubah bonus demografi menjadi dividen pembangunan
Baca juga: Mendukbangga: Genting telah jangkau 229 ribu anak asuh risiko stunting
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
