Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengkaji penambahan koridor Biskita Trans Wibawa Mukti sebagai bagian dari pengembangan layanan transportasi massal berbasis bus yang kini semakin diminati warga setempat.
"Sedang dalam tahap kajian dan ditargetkan dapat terealisasi dalam beberapa waktu ke depan. Animo warga terhadap layanan ini semakin tinggi," kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi Yana Suyatna di Cikarang, Selasa.
Dia mengatakan rencana penambahan koridor didasari minat pengguna layanan ini yang terbilang relatif tinggi, menunjukkan peningkatan pola perubahan kebiasaan dari pengguna kendaraan pribadi menjadi transportasi publik.
Saat ini sebanyak tujuh unit bus Trans Wibawa Mukti melayani lebih dari 14.000 penumpang setiap hari hanya dengan mengoperasikan satu rute perjalanan dan tujuh kali keberangkatan.
Rencana penambahan dari satu menjadi tiga koridor ditargetkan dapat terwujud pada tahun 2027 dengan syarat kajian serta perencanaan bisa tuntas akhir 2025 atau maksimal tahun depan.
Pemerintah daerah juga sedang menjajaki kerja sama dengan PT Transjakarta melalui program Trans Jabodetabek sebagai solusi alternatif memperluas layanan transportasi umum ini kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, khususnya mereka yang bekerja di Jakarta.
"Sedang kami kaji juga bersama PT Transjakarta dan Pemprov DKI Jakarta. Ada kemungkinan ke depan masyarakat Cikarang bisa terlayani dengan rute Trans Jabodetabek. Rutenya masih dikaji, salah satunya dari Cikarang ke Jakarta," katanya.
Kepala Bidang Angkutan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi Firman Arief Sembada menambahkan hingga kini pemerintah daerah baru mengoperasikan satu koridor utama akibat terkendala keterbatasan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan.
"Saat ini kami baru bisa melaksanakan satu feeder yakni dari LRT Jatimulya sampai Stasiun Cikarang. Untuk koridor kedua dan ketiga masih dalam tahap perencanaan dan kajian. Ditargetkan tahun 2027 akan ada tiga koridor yang beroperasi," katanya.
Pihaknya masih mempertahankan skema pembelian layanan hingga tahun depan melalui alokasi pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi meski tidak menutup kemungkinan akan membentuk badan pengelola khusus.
"Semacam unit pelaksana teknis daerah atau badan layanan umum daerah yang nanti bisa dikembangkan menjadi BUMD jika layanan koridor sudah bertambah dan kebutuhan manajemen semakin kompleks," ucapnya.
Firman juga menyebut hingga kini pembiayaan layanan transportasi publik tersebut masih disubsidi pemerintah daerah dengan opsi skema baru yakni penyesuaian tarif mulai tahun depan, berdasarkan hasil kajian tim independen.
"Kami sudah melakukan kajian dan menyebar kuesioner ke masyarakat. Hasilnya, tarif ideal berada di kisaran Rp4.500-Rp7.000, tergantung jarak jauh dan dekat. Itu juga mempertimbangkan faktor ekonomi dan minat masyarakat," katanya.
Ia menekankan tujuan utama pemerintah daerah bukan mencari keuntungan melainkan memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal serta berkelanjutan.
Dirinya turut mengajak seluruh warga Kabupaten Bekasi untuk menjadikan Trans Wibawa Mukti sebagai kebanggaan bersama dan mulai membiasakan diri menggunakan transportasi massal tersebut sebagai pilihan utama.
"Mari kita sama-sama manfaatkan Trans Wibawa Mukti sebagai transportasi umum kebanggaan Kabupaten Bekasi. Ini bisa membantu mengurangi kemacetan, emisi gas buang dan angka kecelakaan lalu lintas," kata dia.
Baca juga: Pemkab Bekasi pastikan tarif Trans Wibawa Mukti masih nol rupiah
Baca juga: Pemkab Bekasi perpanjang tarif Rp0 penumpang Trans Wibawa Mukti
Baca juga: Pemkab Bekasi kaji bentuk BUMD kelola Trans Wibawa Mukti
Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
