Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan siap mengumumkan hasil penegakan hukum hingga rencana pemulihan hutan-merestorasi lahan mineral dan gambut yang hangus terbakar, khusus enam provinsi prioritas pada akhir tahun ini.
Enam provinsi prioritas penanganan karhutla tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
"Semua disampaikan lengkap akhir tahun ini, atau secepatnya September nanti," kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat ditemui di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan bahwa berdasarkan prakiraan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) musim kemarau masih berlangsung hingga September, sehingga upaya penanggulangan karhutla saat ini masih berlaku aktif.
Pemerintah Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah diminta harus tetap waspada dan mengerahkan maksimal semua sumber daya armada udara dan darat hingga musim kemarau berakhir.
Baca juga: BNPB: Karhutla di enam provinsi prioritas berhasil dikendalikan
Koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus pula tetal berjalan selaras dengan mempedomani analisa cuaca agar cepat menangani potensi kemunculan titik api kebakaran baru.
Adapun berdasarkan pola empat tahunan, karhutla di Indonesia cenderung meningkat pada tahun-tahun tertentu karena ada pengaruh anomali cuaca dan diperparah oleh aktivitas membuka lahan dengan cara dibakar.
Namun data Kementerian Kehutanan menunjukkan tren penurunan signifikan dari 1,8 juta hektare pada 2015, menjadi 1 juta hektare pada 2019, dan 600 ribu hektare pada 2023.
Sementara pada medio Januari-Juni 2025 peta indikasi kebakaran hutan dan lahan Kementerian Kehutanan menunjukkan lebih dari 8.000 hektare lahan terbakar, dengan persentase 80,15 persen masih menyasar kawasan lahan gambut.
Sebagaimana keterangan Menteri Kehutanan Raja Juli selepas rapat koordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Senin (28/7), dia menyatakan bakal mengekspose proses hukum - daftar tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan baik perorangan maupun korporasi dari seluruh daerah secara reguler, sebagai komitmen transparansi.
Menteri Kehutanan akan berkoordinasi dengan Kapolri agar para setiap Kepala Kepolisian Daerah bersama tim Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan, dan juga Kementerian Lingkungan komprehensif untuk pengungkapan kasus.
Dia menilai penegakan hukum tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai efek jera dan dan edukasi publik yang penting dalam upaya mencegah pembakaran lahan berulang pada masa mendatang.
Baca juga: Kemhut: Luas karhutla turun berkat dukungan teknologi-gelar pasukan
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
