Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Bun Joi Phiau menilai bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI perlu mempercepat pembangunan tangki septik komunal agar masalah buang air besar sembarangan (BABS) di daerah itu segera teratasi.
"Masih ada warga Jakarta yang buang air besar sembarangan. Kondisi itu jelas melanggar martabat manusia dan harus segera diatasi. Pemprov DKI harus mencarikan solusi yang dapat menyelesaikannya secara tuntas," kata Bun Joi di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, kendala permasalahan lahan yang kurang bisa diatasi dengan membangun tangki septik komunal berukuran sedang dan tidak membutuhkan banyak tempat untuk dibangun di permukiman padat penduduk.
Ia mengatakan, jika pemerintah sulit mencari lahan yang masih kosong, Pemprov DKI dapat berdiskusi dengan warga di sekitarnya. Karena bisa saja ada warga yang bersedia menyediakan lahan agar dibangun tangki septik komunal itu.
"Ini sudah menjadi permasalahan bersama yang harus dihadapi oleh para warga. Tinggal skemanya nanti diatur baiknya seperti apa," ujarnya.
Ia menambahkan dari data yang ada sembilan kelurahan di empat kota administratif DKI Jakarta warganya masih ada yang melakukan BABS.
Adapun rinciannya adalah empat kelurahan di Jakarta Utara, dua kelurahan di Jakarta Barat, dua kelurahan di Jakarta Timur dan satu kelurahan di Jakarta Selatan.
Bun mengingatkan Pemprov DKI Jakarta agar menangani permasalahan ini dengan cepat karena khawatir bahwa itu bisa menjadi isu kesehatan publik apabila tidak segera ditangani.
"Pemprov DKI perlu menyadari bahwa masalah ini bisa dengan cepat berubah menjadi isu kesehatan publik apabila tidak segera dicarikan solusi," kata dia.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng ahli biogas dalam pembangunan sistem sanitasi berbasis teknologi tepat guna untuk mengatasi praktik buang air besar sembarangan (BABS), khususnya di Jakarta Timur (Jaktim).
"Kami, khususnya Jakarta Timur secara serius menyelesaikan persoalan BABS. Kami juga bekerja sama dengan ahli biogas dari Kediri, dikenal sebagai Ratu Biogas Indonesia," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Senin (28/7).
Pramono menyebut, persoalan BABS masih menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan program ini menargetkan 2.936 jiwa dari 921 kepala keluarga (KK) tidak lagi buang air besar (BAB) ke saluran atau sungai.
"Kami menargetkan Jakarta bebas BABS melalui pembangunan sistem sanitasi yang layak, salah satunya di kawasan padat penduduk seperti Rusunami Bidara Cina," ujar Pramono.
Baca juga: Jakbar upayakan pengentasan BABS di dua kelurahan
Baca juga: Pemprov DKI dorong sanitasi aman dan layak imbas ratusan KK masih BABS
Baca juga: Sembilan kelurahan di Jakut deklarasi stop buang air besar sembarangan
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
