Jakarta (ANTARA) - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta kepada semua komisi untuk mempercepat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan agar hasilnya bisa segera dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Kita sengaja mulai di awal Juli agar gubernur memiliki cukup waktu untuk merealisasikan janji-janji kampanye," kata Khoirudin di Jakarta, Senin.
Khoirudin sempat memantau langsung jalannya rapat kerja seluruh komisi dalam rangka konsultasi pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Menurut dia, pemantauan ke seluruh komisi untuk memastikan proses pembahasan berjalan efektif, sekaligus menyampaikan sejumlah penekanan penting kepada para anggota dewan dan jajaran eksekutif.
"Saya keliling semua komisi untuk memastikan rapat berjalan dengan baik, sekaligus menyampaikan pesan agar pembahasan APBD Perubahan ini dipercepat," ujarnya.
Khoirudin menegaskan bahwa percepatan pembahasan APBD Perubahan sangat penting agar hasilnya bisa segera dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena kata dia, ketika pembahasan ditunda atau berjalan lambat, dampaknya akan terasa ke eksekutif dan pada akhirnya ke pelayanan publik.
"Kita ingin anggaran ini benar-benar membawa manfaat bagi warga Jakarta," ujarnya.
Khoirudin memastikan bahwa dalam APBD Perubahan 2025, sejumlah program strategis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat mengalami peningkatan alokasi anggaran.
Seperti halnya, JP Plus dan KJMU yang naik, begitu juga anggaran untuk kesehatan dan pendidikan. Termasuk sektor transportasi, baik untuk mobilitas warga ke luar masuk Jakarta maupun dalam kota.
"Semua ini bagian dari komitmen kita untuk melayani warga Jakarta dengan lebih baik," kata dia.
Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, APBD DKI Jakarta pada 2025 sebesar Rp91,34 triliun atau anggaran paling besar dalam sejarah DKI Jakarta .
APBD itu disahkan DPRD DKI pada 28 November 2024 dengan komposisi, terdiri dari pendapatan daerah sekitar Rp81,7 triliun, dana pembiayaan Rp9,6 triliun (termasuk SILPA dan pinjaman), serta belanja daerah kurang lebih Rp82 triliun.
Baca juga: Kebutuhan dasar harus jadi prioritas saat bahas perubahan APBD
Baca juga: Prabowo minta Pramono agar DKI mau patungan bangun "giant sea wall"
Baca juga: DKI ajukan tambahan PSO hingga Rp400 miliar untuk Transjakarta
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
