Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membidik nilai final untuk pelepasan saham kepemilikan (divestasi) PT Freeport Indonesia (PTFI) diputuskan pada awal Oktober 2025.
“Saya berencana mungkin di awal Oktober, kami akan melakukan (negosiasi) final dengan pihak Freeport,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat.
Divestasi tersebut merupakan salah satu syarat Freeport untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi yang dijadwalkan berakhir pada 2041.
Ayat (1) Pasal 195B Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyampaikan, IUPK Operasi Produksi dapat diberikan perpanjangan setelah memenuhi sejumlah kriteria, dan salah satunya adalah melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi minimal 10 persen dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN.
Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah sedang melakukan negosiasi dengan Freeport McMoran, yang merupakan induk PT Freeport Indonesia (PTFI), agar Indonesia mendapatkan saham di atas 10 persen.
Targetnya adalah Indonesia memperoleh saham sebesar 12 persen.
“Belum diputuskan angka finalnya, tetapi di atas 10 persen. Insyaallah akan lebih baik, dan pemerintah sedang bernegosiasi sampai dengan angka 12 persen,” ucapnya.
Nantinya, hasil divestasi tersebut juga akan diberikan kepada badan usaha milik daerah (BUMD) Papua, dan mulai berlaku pada 2041.
Menurut Bahlil, kepastian ihwal divestasi tersebut penting untuk disegerakan agar Freeport dapat melakukan eksplorasi.
Ia mengingatkan eksplorasi untuk tambang bawah tanah berbeda dengan eksplorasi di tambang terbuka. Eksplorasi untuk tambang bawah tanah memakan waktu 10–16 tahun.
Produksi Freeport pada 2020–2021 itu, tutur dia, merupakan hasil eksplorasi yang sudah dilakukan sejak 2004.
“Kalau ini (izin Freeport) tidak segera kita perpanjang, maka puncak produksi daripada Freeport adalah 2035. Begitu 2035, dia akan menurun,” tutur Bahlil.
Ia menyampaikan penurunan produktivitas Freeport akan berdampak kepada pendapatan negara, lapangan pekerjaan dan ekonomi daerah.
“Maka kami melakukan komunikasi dengan Freeport McMoran,” ucapnya.
Pemerintah berencana memperpanjang kontrak izin tambang PT Freeport Indonesia selama 20 tahun hingga 2061, melampaui kontrak saat ini yang berlaku sampai 2041.
Bahlil telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait peluang peningkatan kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia melebihi rencana awal 10 persen.
Menteri ESDM menambahkan, Prabowo telah memintanya mempercepat komunikasi dengan manajemen Freeport untuk mematangkan kesepakatan tersebut.
Dia juga memastikan bahwa valuasi tambahan saham yang ditawarkan relatif murah, karena nilai buku aset Freeport dinilai sudah sangat tipis.
“Tidak ada nilai valuasinya, jadi sangat kecil sekali. Saya minta itu harus diberikan angka yang semurah-murahnya kepada pemerintah, dalam hal ini BUMD Papua dan MIND ID,” ucap Bahlil.
Baca juga: Produksi Freeport setop 3 pekan, Bahlil: Fokus cari 5 korban longsor
Baca juga: Bahlil segera bertemu Freeport McMoran membahas divestasi saham
Baca juga: Bahlil laporkan peluang tambah saham RI di Freeport ke Presiden
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
