Jakarta (ANTARA) - Pakar Keamanan Siber Alfons Tanujaya menilai momentum implementasi verifikasi biometrik untuk pendaftaran SIM prabayar baru harus dipandang masyarakat sebagai bentuk proteksi identitas masyarakat di tengah gempuran penyalahgunaan data pribadi.
Wakil Ketua Umum 2 bidang Cyber Security di APTIKNAS (Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional) itu mengatakan penerapan sistem ini penting sebagai penyegaran sistem verifikasi yang sebelumnya mengandalkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sering mengalami kebocoran.
"Masyarakat harus melihat kebijakan ini sebagai momentum untuk mengamankan identitas digitalnya sendiri," kata Alfons kepada ANTARA, Jumat.
Adapun penerapan verifikasi biometrik untuk pendaftaran SIM prabayar akan berlaku efektif di Indonesia mulai 1 Juli 2026.
Baca juga: Rekomendasi pakar agar verifikasi biometrik SIM HP efektif
Pemerintah menyatakan tujuan kebijakan ini diterapkan adalah untuk memastikan data masyarakat tidak disalahgunakan dalam pendaftaran nomor HP baru yang berakhir sebagai alat oleh pelaku kejahatan siber menjalankan modusnya seperti penipuan daring hingga phishing.
Untuk mendukung program ini agar berjalan lancar, masyarakat bisa mengambil peran secara aktif seperti memperbarui data foto di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di daerahnya masing-masing terutama jika foto dirinya diambil di sekitar 2011-2012 saat awal-awal kebijakan KTP elektronik diterapkan.
Alfons mengatakan dengan pembaruan foto terbaru, seharusnya masyarakat bisa mendapatkan data biometrik yang lebih jelas dan berkualitas sehingga apabila harus menjalani verifikasi biometrik waktu yang dihabiskan tidak akan lama.
"Tantangan terbesar justru ada pada foto KTP-el lama kita, mayoritas diambil saat perekaman massal tahun 2011–2012. Foto yang sudah berusia 15 tahun itu rentan gagal verifikasi karena adanya efek penuaan fisik (aging effect) seperti perubahan berat badan atau kerutan, ditambah kualitas resolusi kamera jadul yang rendah," katanya.
Pembaruan data ini harusnya tidak memakan biaya dan harusnya memberikan kejelasan data yang lebih akurat.
Baca juga: Pakar sebut verifikasi biometrik SIM HP cocok identifikasi pengguna
Langkah kedua yang bisa dilakukan masyarakat untuk menyukseskan program ini adalah menggunakan perangkat yang memadai saat menjalani verifikasi biometrik untuk SIM HP secara mandiri.
Dengan memastikan kondisi kamera depan bersih dan berfungsi dengan baik, proses verifikasi data via aplikasi penyelenggara telekomunikasi harusnya dapat dengan mudah diselesaikan.
Terakhir, dalam mendukung langkah meminimalisasi penyalahgunaan identitas pribadi oleh pelaku kejahatan siber, Alfons menyarankan masyarakat dapat melakukan pengecekan mandiri menggunakan NIK yang tersedia di semua aplikasi penyelenggara telekomunikasi.
Sesuai aturan baru, kepemilikan nomor dibatasi maksimal 3 nomor per operator untuk satu NIK. Warga harus memastikan tidak ada nomor asing ilegal yang terdaftar menggunakan identitasnya.
Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital, selama masa uji coba dari Januari hingga April 2026 bersama penyelenggara telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat, dan XLSMART, sistem telah berhasil melayani rata-rata 300.000 registrasi biometrik per hari.
Melalui kolaborasi antara kesiapan infrastruktur pemerintah dan kepatuhan masyarakat dalam memperbarui data, regulasi baru ini diharapkan dapat menekan angka kerugian akibat kejahatan siber di Indonesia yang menurut Indonesia Anti Scam Centre (IASC) telah menembus Rp 9,5 triliun.
Baca juga: ATSI usul biaya verifikasi "face recognition" kartu SIM diturunkan
Baca juga: Registrasi nomor HP baru pakai biometrik wajib mulai 1 Juli 2026
Baca juga: Kominfo rencanakan buat verifikasi biometrik untuk registrasi SIM card
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
