Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan capaian pertumbuhan ekonomi nasional harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan riil masyarakat, termasuk melalui penguatan kemandirian pangan.
"Sejatinya perekonomian kita memiliki potensi untuk bertumbuh sehingga negara mampu mewujudkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Namun, tantangan yang ada harus dapat diatasi secara bersama-sama untuk merealisasikan potensi tersebut," kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Hal itu disampaikan Rerie (sapaan akrabnya) saat membuka diskusi daring bertema "Strategi Indonesia Sejahtera: Memperkuat Ekonomi Rakyat dan Pangan Mandiri" yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu.
Rerie berpendapat bahwa pemenuhan kebutuhan pokok dalam jangka panjang harus dapat direalisasikan sebagai perwujudan perlindungan sosial masyarakat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026 mencatat sekitar 74,70 persen pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan pangan. Hal itu menunjukkan bahwa mayoritas pendapatan masyarakat habis hanya untuk makan.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu berpendapat bahwa keterjangkauan masyarakat dan kelancaran distribusi kebutuhan dasar harus diperkuat.
"Kondisi ini harus menjadi perhatian kita bersama agar kebutuhan dasar, termasuk pangan masyarakat dapat terpenuhi," tuturnya.
Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas Jarot Indarto mengatakan bahwa dalam upaya menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah melalui Bappenas sedang melakukan mitigasi sejumlah tantangan dampak krisis iklim yang terjadi.
Saat ini, kata Jarot, para petani menghadapi tantangan pengadaan air untuk irigasi pertanian dan para petani semakin lama di lapangan.
Kondisi itu, selain berdampak pada produktivitas tanaman pangan, juga menekan produktivitas para petani.
Dalam upaya menjawab sejumlah tantangan tersebut, tambah Jarot, Bappenas melakukan berbagai upaya yang dijabarkan dalam arah kebijakan dan pembangunan nasional.
Menurut Jarot, pihaknya juga terus berupaya merealisasikan kebijakan pada UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengamanatkan agar negara menjamin kebutuhan pangan setiap warga negara agar hidup sehat dan aktif.
Jarot berpendapat bahwa ekonomi kerakyatan harus dibangun dalam konteks mewujudkan kemandirian pangan.
Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin berpendapat bahwa untuk membangun kemandirian pangan nasional perlu langkah transformasi mulai dari hulu, tengah, dan hilir sektor pertanian nasional.
Menurut Bustanul, peningkatan upaya penelitian dan pengembangan pada sektor pertanian merupakan salah satu kunci untuk menghadapi sejumlah tantangan di masa depan.
Ketua Pengurus Credit Union Keling Kumang Stefanus Masiun mengemukakan bahwa berdasarkan pengalamannya, dampak ekonomi kerakyatan dalam konteks koperasi baru terlihat setelah lima tahun.
Pada tahun awal, ujar Stefanus, anggota koperasi biasanya melakukan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Setelah tahun ke lima, baru mengembangkan usaha ke bidang lain.
Membangun ekonomi kerakyatan, menurut Stefanus, merupakan pekerjaan rumah yang besar. Ekonomi rakyat bisa tumbuh asalkan mendapatkan good place, good system, dan juga good ecosystem yang mendukung.
Peneliti INDEF Nur Komaria berpendapat bahwa saat ini peran sektor UMKM dalam perekonomian Indonesia belum maksimal karena masih banyak kendala yang dihadapi.
Menurut Nur, saat ini sekitar 97,3 persen UMKM masih terpusat di Pulau Jawa, namun akses pendanaan ke lembaga keuangan formal masih terbatas.
Di sisi lain, tambah Nur, demografi penduduk gen Z membuka peluang UMKM untuk beradaptasi dengan ekonomi digital.
Nur menambahkan diperlukan sistem pendanaan alternatif bagi UMKM.
Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor mengungkapkan saat ini Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam upaya menyediakan pangan.
Menurut Thoriq, ketahanan dan ketersediaan pangan jangan hanya diukur dengan penuhnya stok di gudang. Namun harus diukur dari keterjangkauan pangan, harga terkendali, dan pendapatan rakyat yang meningkat.
"Pangan tersedia, produsen bertumbuh, dan masyarakat sejahtera," ujar Thoriq.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
