Jakarta (ANTARA) - Kita telah menemukan kata “buruh” yang lebih baik daripada “kuli”. Buruh terdengar lebih adil, lebih manusiawi, lebih layak dicetak di spanduk, dan lebih enak diucapkan dalam pidato.
Hanya saja, seperti banyak hal lain dalam kehidupan kita, kata itu tidak selalu cukup untuk memastikan bahwa substansi di baliknya benar-benar berubah.
Ketidakcukupan kata itu paling terasa setiap 1 Mei datang. Pada hari istimewa ini, kita seolah menghadiri sebuah perayaan yang khidmat, sekaligus agak canggung.
Jalanan di kawasan industri, seperti Bekasi, Karawang, dan Cimahi, dipenuhi rombongan buruh yang berangkat bersama-sama, membawa spanduk dan tuntutan yang sebagian besar telah kita hafal.
Untuk beberapa jam, mereka menjadi pusat perhatian; sebuah hak istimewa yang jarang terjadi pada hari-hari biasa, ketika mereka justru menjadi bagian dari latar belakang yang nyaris tak terlihat.
Jalanan boleh riuh, tuntutan disuarakan, dan keyakinan diproduksi dalam bentuk yang cukup rapi untuk dipercaya bersama. Namun, di balik riuh rendah demonstrasi itu, ada lapisan yang jarang disentuh, yakni ingatan tentang tubuh-tubuh yang sejak lama bekerja dalam diam. Di sanalah sebuah kata lama berpendar redup: kuli.
Kata ini mungkin sudah jarang kita ucapkan, tapi jejak mentalitasnya belum sepenuhnya kita tinggalkan. "Kuli" dan "buruh" mengingatkan kita bahwa pergantian label belum tentu menghapus warisan masa lalu.
Tentang kuli, dalam Max Havelaar, Multatuli menulis dengan nada yang nyaris putus asa: “Ik wil gehoord worden!” (Aku ingin didengar!). Satu seruan yang sederhana, tetapi perlu waktu panjang untuk benar-benar dikabulkan.
Seruan itu, hingga kini, terdengar seperti datang dari ruang yang sama. Dari masa ketika kerja bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang ditentukan dari luar diri.
Pada abad ke-19, melalui sistem tanam paksa, kerja diatur dengan ketelitian yang nyaris tanpa ruang tawar-menawar. Tanah ditanami bukan untuk kebutuhan sendiri, melainkan untuk pasar yang jauh. Hasilnya mengalir ke tempat-tempat yang tidak pernah diketahui mereka yang bekerja.
Jika sistem itu ada yang menyebut efisien, mungkin karena berhasil memastikan bahwa orang yang bekerja tidak perlu terlalu repot memikirkan ke mana hasil kerjanya pergi.
Di Sumatra Timur, efisiensi itu menjadi lebih konkret. Di perkebunan Deli, para kuli kontrak hidup dalam sistem yang tertata rapi: kontrak ditandatangani, aturan ditegakkan, dan pelanggaran ditangani dengan mekanisme yang pada masa itu dianggap wajar.
Johannes van den Brand --seorang advokat Belanda yang dikenal berani membela kuli pribumi di Sumatera Timur pada awal abad ke-20-- mencatat dengan kalimat yang dingin. “Kuli adalah angka, bukan manusia,” tulisnya dalam brosur terkenal De Millioenen uit Deli (Jutaan dari Deli). Sebuah kalimat yang, dengan sedikit penyesuaian istilah, mungkin masih bisa ditemukan dalam bentuk lain hari ini.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
