Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya akan mempelajari ketepatan timing atau waktu atas usulan bunga kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi untuk naik.
"Kita pelajari, apakah sekarang waktu yang tepat atau tidak," kata Maruarar (Ara) dalam Gelar Wicara Nasional yang digagas The Housing and Urban Development (HUD) Institute di salah satu hotel di Bandung, Jawa Barat, Kamis.
Pihaknya mempelajari dan melihat kondisi ekonomi masyarakat, mengingat pemerintah telah menggulirkan program pembebasan BPHTB dan PBG untuk kredit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan ditambah penghapusan PPN (hingga batas harga rumah Rp2 miliar), guna mendukung masyarakat Indonesia memiliki rumah.
"Jadi kita pelajari semua termasuk kondisi ekonomi rakyat. Karena juga satu sisi kita buat BPHTB, PBG dan PPN gratis itu buat apa? Supaya rakyat diuntungkan, dan pengeluaran untuk memiliki rumah berkurang," ucapnya.
Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (BBTN) mengusulkan untuk melakukan penyesuaian suku bunga KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) atau KPR subsidi hingga 7 persen.
Menurut Direktur Utama BTN Nixon L P Napitupulu, dalam rapat Komisi VI di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (21/8), bunga KPR FLPP saat ini terlalu rendah yakni 5 persen.
Nixon mengungkapkan BTN juga sudah bicara dengan pemerintah dan berharap rencana kenaikan suku bunga KPR FLPP dapat disetujui.
"Kita sudah bicara dengan pemerintah, mudah-mudahan ada lampu hijau," ucapnya.
Nixon menyebutkan BTN mengusulkan agar penyesuaian KPR FLPP naik menjadi 6-7 persen. Akan tetapi agar kenaikan bunga tidak terasa, maka tenor kredit akan ditambah dua hingga lima tahun.
"Sehingga angsurannya bisa turun kurang lebih Rp20.000-30.000 per bulan, sehingga ini tidak dirasakan oleh masyarakat terhadap masyarakat yang berkeinginan membeli rumah," katanya.
Selain itu, lanjutnya, dia juga merasa bahwa sumber dana FLPP selain dari APBN juga berasal dari pinjaman SMF sebesar 25 persen. BTN mengusulkan agar suku bunganya juga diturunkan.
"Ini kita juga sedang mengusulkan agar suku bunganya turun, karena suku bunga yang dicharge ke customer hanya 5 persen, sementara kita harus bayar ke SMF 4,45 persen, jadi sama-sama lembaga pemerintah, tapi kita minta agar mereka juga mampu menyesuaikan penurunan suku bunga yang kita rasakan cukup mahal untuk pembiayaan FLPP ini," tuturnya.
Baca juga: Menteri PKP: Kolaborasi SMF-PNM bantu akses pembiayaan renovasi rumah
Baca juga: Menteri PKP nilai perlu adanya pemutakhiran data perumahan
Baca juga: Menteri PKP siap cari terobosan agar Program 3 Juta Rumah berjalan
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
