Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq mengajak dunia usaha untuk mendukung penanganan sampah nasional melalui memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibilty (CSR).
"Pemanfaatan dana CSR harus diarahkan untuk mendukung fasilitas pemilahan sampah di lingkungan RW, penyediaan teknologi pengolahan, seperti komposter, biopond, Material Recovery Facility (MRF), serta kampanye perubahan perilaku masyarakat," kata Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif dalam pernyataan di Jakarta, Jumat.
Berbicara dalam Forum CSR Persampahan di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Kamis (10/7), Menteri Hanif menekankan kerja sama pemangku kepentingan diperlukan untuk mencapai target pengelolaan sampah 100 persen pada 2029 seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Baca juga: Program Pengolah Sampah DPPU Sepinggan dapat penghargaan internasional
Baca juga: Potret Nyata Pengelolaan Sampah Terpadu di Desa BRILiaN Jatihurip Tasikmalaya
Dia meminta dunia usaha tidak boleh lagi hanya menjadi bagian dari permasalahan lingkungan, tetapi harus mengambil peran sebagai agen solusi. Kolaborasi melalui CSR merupakan solusi strategis dan pragmatis untuk mendorong terwujudnya ekonomi sirkular yang inklusif dan berkelanjutan.
"Pengelolaan sampah yang efektif hanya dapat dicapai melalui sinergi dan komitmen semua elemen masyarakat, pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. Pendekatan pengelolaan harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir, dengan prinsip ekonomi sirkular," kata Hanif.
Forum itu merupakan bagian dari implementasi Deklarasi Aksi Roadmap Pengelolaan Sampah Jakarta 2025-2026, dan memperkuat status Jakarta Utara sebagai wilayah percontohan nasional dalam pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.
Saat ini, capaian pengelolaan sampah nasional masih berada pada kisaran 39 persen, dan hanya 10-11 persen memenuhi standar teknis. Sementara target nasional yang ditetapkan dalam RPJMN adalah 51,21 persen pada 2025 dan 100 persen pada 2029.
Hingga kini, baru sekitar 30,4 persen dari kota/kabupaten di Indonesia yang menyampaikan peta jalan penanganan sampah melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLH/BPLH.
Baca juga: WEGE Gelar Pelatihan Pengelolaan Sampah B1 & B2 Dukung Pengembangan Program Proklim dan NZE
Sebagai bentuk konkret dari kolaborasi pemerintah dan dunia usaha, KLH/BPLH bekerja sama dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara akan mendistribusikan tong sampah khusus sampah terpilah melalui program CSR kepada masyarakat melalui camat dan lurah.
Percepatan distribusi dan pemanfaatannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pemilahan dari sumber serta mendukung efektivitas RDF Rorotan, yang diminta Menteri LH agar dapat segera dioperasikan.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
