Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah menyiapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai infrastruktur negara untuk memperkuat rantai pasok barang kebutuhan pokok, barang bersubsidi, hingga bantuan pemerintah kepada masyarakat.
“Itu akan menjadi infrastruktur negara untuk menggantikan mekanisme, menggantikan sistem praktik yang selama ini dilakukan oleh aktor-aktor non-negara,” kata Ferry dalam Seminar Great Institute di Jakarta, Selasa.
Menurut Ferry, melalui peran tersebut, KDKMP diharapkan dapat menjadi simpul distribusi berbagai barang kebutuhan masyarakat yang selama ini dinilai masih menghadapi persoalan panjangnya rantai pasok.
Ia mengatakan pemerintah saat ini tengah mematangkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi dasar operasional KDKMP. Regulasi tersebut disiapkan seiring pelatihan dan penempatan manajer koperasi agar ribuan koperasi yang telah memiliki bangunan fisik dapat segera beroperasi.
Baca juga: Kemenkop: Manajer KDKMP harus pahami potensi dan kebutuhan desa
Berdasarkan paparan Kementerian Koperasi, rancangan Perpres akan mengatur tata kelola KDKMP mulai dari kelembagaan, pembangunan gudang dan gerai beserta fasilitas pendukung, pengelolaan aset, perizinan, pembiayaan, hingga mekanisme operasional koperasi.
Rancangan aturan tersebut juga memuat penugasan KDKMP sebagai penyalur barang bersubsidi, seperti LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, dan minyak goreng, serta penguatan sinergi dengan badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Ferry mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga telah memutuskan agar berbagai barang bersubsidi dan bantuan pemerintah disalurkan melalui KDKMP.
“Seluruh barang-barang bersubsidi, gas LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, minyak goreng, beras semua disalurkan langsung melalui koperasi desa/kelurahan Merah Putih, termasuk bantuan-bantuan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
