Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menata kembali struktur industri sistem pembayaran untuk meningkatkan ketahanan pelaku usaha dalam menghadapi meningkatnya risiko serangan siber, penipuan, dan kompleksitas transaksi digital.
Analis Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) Bank Indonesia, Aldo Ersan Mangasi mengatakan pertumbuhan transaksi digital yang terus meningkat harus diimbangi dengan penguatan struktur industri agar mampu mengelola risiko secara lebih baik.
"Penataan struktur industri dilakukan untuk memastikan penyelenggara sistem pembayaran tetap mampu beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi sekaligus memiliki daya tahan terhadap berbagai risiko," kata Aldo di Jakarta, Rabu.
Aldo menjelaskan, penataan dilakukan secara menyeluruh mulai dari pelaku usaha, aktivitas, kepesertaan, inovasi, pengawasan, hingga mekanisme masuk dan keluar industri (entry dan exit policy).
Dalam proses tersebut, BI menggunakan indikator TIKMI yang meliputi transaksi, interkoneksi, kompetensi, manajemen risiko, dan infrastruktur teknologi sebagai dasar menilai kemampuan penyelenggara dalam mengelola risiko.
Menurut Aldo, indikator tersebut tidak hanya menggambarkan besarnya skala usaha, tetapi juga mengukur kapasitas dan kemampuan penyelenggara sehingga dapat menjadi dasar dalam proses perizinan, pengembangan usaha, pengawasan, hingga evaluasi penyelenggara sistem pembayaran.
Selain memperkuat aspek manajemen risiko, BI juga menekankan pentingnya keandalan infrastruktur teknologi informasi untuk menjaga ketahanan operasional, ketahanan keuangan, dan keberlangsungan layanan kepada masyarakat.
"Penguatan aspek manajemen risiko dan keandalan infrastruktur teknologi informasi akan diberlakukan terhadap PSP maupun penyelenggara penunjang untuk memastikan operational resilience, financial resilience, dan general business," kata Aldo.
Lebih lanjut, penguatan juga dilakukan melalui pengaturan hubungan kerja sama antara penyelenggara sistem pembayaran dengan mitra maupun penyelenggara penunjang agar setiap pihak memiliki tanggung jawab yang jelas dalam menjaga keamanan layanan.
Aldo menambahkan, peningkatan transaksi digital membawa peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan potensi serangan siber, penipuan, dan transaksi ilegal sehingga diperlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
"Kolaborasi antara industri, asosiasi, otoritas, kementerian, lembaga terkait, dan seluruh pelaku industri menjadi kunci membangun ekosistem sistem pembayaran yang sehat, tangguh, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan," kata dia.
Baca juga: BI DKI minta penyelenggara perkuat deteksi transaksi mencurigakan
Baca juga: BI DKI bangun kolaborasi perkuat ekosistem sistem pembayaran
Baca juga: BI DKI perkuat pengawasan penyelenggara jasa sistem pembayaran digital
Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
