Batam (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi (rakor) pemerintahan se-Sumatera tahun 2025 di Kota Batam, Kepulauan Riau, Minggu.
Rakor dihadiri oleh kepala daerah se-Sumatera yakni Kepri, Riau, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung.
Beberapa gubernur yang tidak hadir atau diwakilkan diantaranya, Sumsel, Lampung dan Aceh.
Untuk wilayah Kepri dihadiri seluruh wali kota, maupun bupati secara daring.
Selain Mendagri, rakor tersebut juga dihadiri Ketua Komisi II Rifqinizamu Karyasayuda dan Plt Dirjen Perdangangan Luar Negeri Tommy Andana sebagai narasumber.
Baca juga: Mendagri: Program Makan Bergizi Gratis hidupkan rantai pasok lokal
Acara juga telah dihadiri Wali Kota Batam/Kepala BP Batam Amsakar Achmad beserta wakilnya Li Claudia Chandra.
Rakor pemerintahan ini sebelumnya juga digelar di wilayah Jakarta, dan se-Jawab pascademonstrasi yang pecah di berbagai daerah pada akhir Agustus.
Rakor tersebut menjadi penting dalam merespon dinamika di masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan aparat keamanan.
Gubernur Riau Ansar Ahmad dalam sambutan pembukanya mengapresiasi dipilihkan Kota Batam sebagai penyelenggara rakor pemerintahan se-Sumatera.
Baca juga: Mendagri-APEKSI pastikan kenaikan TKD dirasakan masyarakat
"Ini sejarah penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas mempertegas dan menyatakan sikap tegak lurus melaksanakan dan menyukseskan Astacita presiden," kata Ansar.
Dalam kesempatan itu, Ansar juga menyampaikan potensi ekspor Kepri dan wilayah se-Sumatera yang mengisi pasar Singapura.
Hingga berita ini diturunkan Mendagri sedang memberikan arahan kepada kepala daerah se-Sumatera.
Tito mengatakan rakor ini untuk membahas terkait situasi kamtibmas saat ini, sekaligus antisipasi problematika di tahun anggaran 2025.
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
