Jakarta (ANTARA) - KSO SUCOFINDO-Surveyor Indonesia (KSO SCI-SI) menyelenggarakan program fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha kantin di lingkungan DPR RI dalam rangka mewujudkan komitmen mendukung peningkatan daya saing UMKM.
Direktur Layanan Sumber Daya Alam PT SUCOFINDO (PERSERO) Darwin Abas menegaskan bahwa peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) PT SUCOFINDO (PERSERO) tidak hanya sebagai lembaga sertifikasi, melainkan juga sebagai mitra strategis yang membantu pelaku usaha untuk memahami dan memenuhi standar halal secara menyeluruh.
“Melalui workshop ini, kami ingin memastikan pelaku usaha memahami pentingnya sistem jaminan produk halal, mulai dari pemilihan bahan, proses penyimpanan, hingga penyajian. Ini bukan hanya soal kepatuhan, tapi juga kepercayaan publik,” ujar Darwin Abas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Program ini merupakan hasil kolaborasi dengan Koperasi Pegawai DPRI RI dan LPH PT SUCOFINDO (PERSERO), yang diawali dengan kegiatan Sosialisasi Ketentuan Perundangan Halal dan Workshop Sertifikasi Halal.
Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan KSO SCI-SI dan PT SUCOFINDO (PERSERO) terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, yang secara bertahap mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman dari usaha mikro dan kecil untuk bersertifikat halal paling lambat tahun 2026.
Darwin Abas menyampaikan bahwa dengan cakupan layanan nasional dan internasional, PT SUCOFINDO (PERSERO) siap mendampingi pelaku usaha di berbagai skala terutama UMKM agar mampu bersaing di pasar domestik dan global.
“Sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) terakreditasi, PT SUCOFINDO (PERSERO) dilengkapi dengan laboratorium halal bersertifikat ISO 17025, yang mampu menguji DNA babi, kadar alkohol, serta tembus air untuk kosmetik,” katanya.
Sementara itu, Pimpinan KSO SCI-SI Rohindra Meison menyampaikan bahwa program fasilitasi sertifikasi halal merupakan peran KSO SCI-SI dalam mendukung daya saing pelaku usaha mikro dan kecil. “Program ini bagian dari tanggungjawab dan sosial KSO SCI-SI dalam meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro dan kecil,” ujar Rohindra Meison.
Sedangkan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa sertifikasi halal akan menjadi tolok ukur baru dalam ekosistem usaha DPR RI.
“Sertifikasi halal telah menjadi isu global dan strategis, sehingga para pelaku usaha di DPR RI didorong untuk menjadikan sertifikasi halal sebagai nilai tambah di tengah ekonomi global yang berkelanjutan,” kata Indra Iskandar.
Ia menjelaskan bahwa standar halal saat ini tidak hanya menjadi perhatian umat Islam, tetapi telah diakui sebagai standar global. “Sertifikasi halal akan menjadi salah satu fondasi penting terhadap para pelaku usaha dan mitra dalam menjamin mutu yang berkualitas dan standar higienis sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Dia berharap melalui kegiatan ini menumbuhkan semangat kolektif halal menjadi nilai tambah dan strategi tumbuh bersama secara berkelanjutan bagi para pelaku usaha khususnya di lingkungan koperasi DPR RI.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada SUCOFINDO dan IDSurvey atas kolaborasi ini, yang menjadi upaya nyata untuk mendorong para pelaku usaha agar terus berkembang, belajar, dan meningkatkan kapasitas usahanya agar UMKM dan mitra binaan naik kelas,” katanya.
Baca juga: Lion Parcel resmi mengantongi sertifikasi halal dari BPJPH
Baca juga: BPJPH siapkan pedoman sertifikasi halal untuk produk kosmetik
Baca juga: BPJPH minta industri farmasi bersiap jelang "wajib halal" Oktober 2026
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
