Jakarta (ANTARA) - Korea Selatan memprioritaskan isu mengenai pembangunan perdamaian melalui keketuaannya pada forum MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) 2025, seiring pengalamannya dalam pencegahan konflik, pemulihan pascakonflik, serta rekonsiliasi yang inklusif.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kuasa Usaha Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Indonesia Park Soo-Deok, saat menyampaikan kata sambutan dalam journalist workshop yang diselenggarakan Korea Foundation dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Kamis.
“Apa yang ingin kami capai bersama MIKTA adalah membangun platform ini sebagai wadah penting untuk menjaga niat baik dan komitmen kami terhadap perdamaian dan demokrasi, serta pencarian nilai-nilai bersama di dunia,” kata Park.
Park menuturkan bahwa MIKTA menerapkan keketuaan bergilir dan pada tahun ini, Korea Selatan menjabat sebagai ketua untuk ketiga kalinya, sejak pertama kali dibentuk pada tahun 2013.
Di bawah kepemimpinan Korea Selatan tahun 2025, terdapat tiga prioritas utama, yakni pembangunan perdamaian, pemberdayaan pemuda, dan percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
“Prioritas-prioritas ini mencerminkan tidak hanya fokus kebijakan Korea, tetapi juga aspirasi kolektif kita sebagai kekuatan menengah,” ucap Park.
Hadir pada kegiatan yang sama, Peneliti Utama Emeritus Sejong Institut Korea Selatan, Chung Eun-Sook, menambahkan bahwa isu pembangunan perdamaian menjadi prioritas karena Korea Selatan merupakan pendukung aktif upaya pembangunan perdamaian oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Korea Selatan juga memiliki pengalaman dalam transisi pasca-konflik, serta pemberdayaan perempuan dan pemuda di wilayah terdampak konflik. Saat ini, Korea Selatan juga merupakan anggota Komisi Pembangunan Perdamaian untuk periode 2023–2025, serta meningkatkan kontribusi pada Dana Pembangunan Perdamaian.
Sedangkan isu pemberdayaan pemuda dipilih karena pemuda dinilai menjadi elemen penting dalam menghadapi tantangan global yang kompleks dan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan tangguh.
“Tahun ini juga menandai 10 tahun Resolusi DK (Dewan Keamanan) PBB 2250 tentang Pemuda, Perdamaian, dan Keamanan, yang semakin menegaskan pentingnya perspektif pemuda dalam upaya perdamaian dan pembangunan,” tambahnya.
Selain itu, isu percepatan implementasi SDG dipilih karena Korea Selatan menilai upaya global untuk mencapai SDGs pada tahun 2030 belum menunjukkan kemajuan signifikan akibat perubahan iklim yang tidak terkendali dan meningkatnya kesenjangan sosial.
Mengenai relevansi MIKTA di tengah kondisi geopolitik global, Chung menilai bahwa MIKTA tidak bisa terlalu ambisius dalam menangani isu-isu yang terlalu sensitif, namun para anggotanya dapat bekerja sama dalam isu-isu tertentu dan mengupayakan penyelesaiannya secara konkret.
“Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan kendala, saya kira kita perlu menjaga momentum MIKTA dalam pengembangannya sebagai sebuah mekanisme kekuatan menengah yang nyata, andal, efektif, dan relevan,” kata dia.
Adapun keketuaan Korea Selatan dimulai pada Februari 2025 hingga Februari 2026 dengan keketuaan sebelumnya dipegang oleh Meksiko. Pertemuan puncak atau MIKTA Leader's Gathering biasanya dilakukan di sela-sela pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi G20.
Baca juga: Wamenlu RI serukan MIKTA terus dorong reformasi tata kelola global
Baca juga: Kemlu: MIKTA bukti konkret diplomasi multilateral Indonesia
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
