Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto meminta penguatan produksi kakao nasional melalui langkah konkret agar petani semakin sejahtera dan industri kakao Indonesia makin berdaya saing global.
"Perlu ada langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi rendahnya produksi kakao Indonesia," kata Panggah dalam kunjungan Komisi IV DPR RI ke Cau Cocolate di Kabupaten Tabanan, Bali, dikutip di Jakarta, Selasa.
Panggah menyoroti sejumlah masalah yang dihadapi para petani di Indonesia dalam melakukan budidaya kakao.
Menurut dia, kurangnya daya tarik petani khususnya petani dari generasi muda untuk melakukan budidaya kakao karena mereka merasa tidak mendapatkan nilai tambah yang memadai.
“Permasalahan kakao di Indonesia sebenarnya sudah sangat jelas. Salah satu alasan mengapa petani kurang tertarik melakukan budidaya kakao karena mereka tidak mendapatkan nilai tambah yang memadai,” ujarnya.
Panggah mengungkapkan rata-rata produktivitas kakao di Indonesia masih tergolong rendah yaitu sekitar 800 kg per hektare, jauh dari produktivitas maksimal yakni sebesar 2 ton.
“Hal ini seharusnya tidak perlu menjadi wacana berulang. Yang diperlukan adalah gerakan konkret untuk mencapai target maksimal tersebut,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti terkait masalah standar fermentasi kakao. Menurut dia, masalah kurangnya petani melakukan fermentasi biji kakao yaitu karena petani memiliki keterbatasan kapasitas dan sumber daya untuk melakukan proses fermentasi.
Selisih harga sekitar Rp2.000 per kg dibandingkan harga non-fermentasi atau asalan, tidak cukup menarik, padahal yang diminta standar internasional adalah fermented cacao.
“Pemerintah mesti membantu petani, karena napas petani kita cekak (pendek), mereka memiliki keterbatasan kapasitas dan sumber daya untuk melakukan proses fermentasi meski dari standar mutunya adalah yang difermentasi,” ucap Panggah.
Sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR yang membidangi urusan di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, Panggah juga menyoroti terkait masalah hilirisasi.
Ia mengungkapkan hal yang dibutuhkan para petani adalah teknologi pengolahan yang memadai untuk meningkatkan nilai tambah produk turunan cokelat sangat beragam.
"Dalam hal ini diperlukan peran sektor industri, maka harus ada sinergi yang baik antara sektor perkebunan dan sektor industri, bukan semata-mata menjadi tanggung jawab sektor perkebunan, karena kalau tidak ada sinergi akan jadi mentok. Hilirisasi ini berada dalam rezim industri," jelasnya.
Karena itu, ia menekankan perlu ada sinergi erat antara sektor perkebunan dan industri.
"Jika tidak ada kolaborasi yang kuat, upaya hilirisasi akan sulit berjalan. Saya kira tidak perlu terlalu banyak dibahas, yang terpenting adalah dikerjakan," kata Panggah.
Baca juga: Mentrans: kakao fermentasi kawasan transmigrasi berhasil ekspor
Baca juga: Menteri Transmigrasi lepas ekspor kakao asal Sulbar ke Jepang
Baca juga: Wamentan Sudaryono dorong Jember untuk ekspor kopi dan kakao
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
