Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen terkait implementasi strategis dan perluasan manfaat dari ekonomi biru pada paruh kedua 2025.
"Tentunya, sekarang kami meneruskan target-target yang ada di ekonomi biru kita," kata Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Hendra Yusran Siry kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.
Beberapa upaya strategis yang tengah didorong oleh KKP terkait pertumbuhan ekonomi biru di antaranya penangkapan ikan terukur yang penerapannya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2023.
Ia mengatakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota diharapkan mampu mengatur penangkapan ikan untuk mencegah overfishing dan menjaga keberlanjutan sumber daya.
Lebih lanjut, budi daya ikan juga menjadi salah satu perhatian bagi KKP terkait ekonomi biru.
Hendra mengatakan pemerintah mendorong pengembangan budi daya yang ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem, serta memberikan nilai tambah bagi nelayan.
"Kita ingin menjadi pemain atau marketshare kita di global semakin lebih tinggi," ujar Hendra.
Upaya strategis lainnya adalah perluasan kawasan konservasi laut untuk melindungi area-area penting bagi ekosistem laut dan keanekaragaman hayatinya, serta memperkuat pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
"Pengawasan tentunya akan ditingkatkan. Kita juga tetap lakukan pengawasan, baik itu dari melalui patroli udara maupun patroli laut. Kemudian, nilai-nilai ekonomi di pulau-pulau kecil mau kita tingkatkan terus," kata Hendra.
Adapun pembangunan ekonomi biru, lanjutnya, masih menjadi fokus yang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia pada sektor kemaritiman dan kelautan.
Prinsip ekonomi biru, kata Hendra, dijalankan guna mempertahankan kelestarian alam, tapi tidak menguangi pengembangan ekonomi.
Sementara itu, hasil perhitungan Indonesia Blue Economy Index (IBEI) 2025 mencatatkan bahwa secara geografis, peta menunjukkan adanya pola konsentrasi kinerja tinggi yang dominan di wilayah tengah dan timur Indonesia, khususnya Pulau Sulawesi dan Jawa, serta Kepulauan Maluku.
Sebaliknya, wilayah dengan skor lebih rendah terkonsentrasi di Pulau Kalimantan, Papua dan sebagian wilayah daratan Sumatera.
"Pola tersebut mengindikasikan adanya tingkat kemajuan dan tantangan dalam implementasi ekonomi biru antarwilayah di Indonesia, dan kemajuan sektor ekonomi biru sangat dipengaruhi oleh sinergi lintas sektor," sebut catatan IBEI 2025.
Baca juga: Bappenas meluncurkan dua dokumen strategis bangun ekonomi biru
Baca juga: KKP perkuat SDM tata kelola laut percepat wujudkan ekonomi biru
Baca juga: Trenggono: Lima kebijakan ekonomi biru jaga ekosistem perikanan
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
