Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap langkah mitigasi dari pemerintah untuk mencegah korupsi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dadan saat meresmikan pameran foto satu tahun BGN di ANTARA Heritage Center, Jakarta Pusat, Selasa, mengungkapkan anggaran untuk MBG saat ini tidak disimpan di rekening BGN, tetapi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
"Anggaran makan bergizi ini tidak disimpan di rekening BGN, tetapi disimpan di KPPN, kemudian begitu mau disalurkan, kami gunakan namanya akun virtual atau virtual account. Nah, virtual account itu diverifikasi oleh dua, satu oleh pegawai BGN, satu lagi oleh mitra, nah kemudian uang itu begitu turun dari KPPN langsung ke virtual account di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," katanya.
Menurut dia, risiko keracunan makanan lebih besar daripada penyalahgunaan anggaran MBG.
"Ada dua risiko yang besar di MBG, satu, penyalahgunaan anggaran, yang kedua, keracunan. Kalau saya ditanya mana yang ditakutkan yang lebih ditakutkan yang kedua, bukan yang pertama," ujar dia.
Baca juga: BGN percepat verifikasi mitra SPPG di wilayah 3T pastikan MBG merata
Baca juga: Rayakan 1 tahun penuhi gizi bangsa, BGN gelar pameran foto di ANTARA
Ia menegaskan, pagu anggaran untuk bahan baku dan operasional ditetapkan berdasarkan penggunaan atau at cost dengan menyesuaikan referensi harga pasar untuk masing-masing produk yang digunakan di SPPG.
"Jadi ada kasus yang mitra yang berusaha mencoba mark up (menambahkan harga) ya, dinaik-naikkan harganya, itu dalam waktu singkat saja sudah langsung ketahuan dan mereka sudah harus mengembalikan kelebihan yang mereka klaim, jadi menggunakan harga referensi pasar," ucap Dadan.
Ia menegaskan, penyalahgunaan anggaran untuk MBG sudah lebih terkontrol. BGN bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan langsung menindak para mitra yang mencoba mark up harga.
"Sudah pernah ditemukan (mark up harga), dan sudah harus dikembalikan. Dia berusaha agar bahan baku itu harganya dinaikkan dari harga pasar, nah itu kami harus menggunakan referensi harga pasar. BPKP memeriksa harga pasar, untuk memasak itu berlaku berapa, dia yang klaim berapa, dia harus mengembalikan (jika ditemukan kelebihan), sudah ada yang beberapa yang dilaporkan selama ini," tuturnya.
Dadan mengutarakan, Program MBG yang digagas pemerintah bukan sekadar upaya pemenuhan gizi, melainkan telah menjadi penggerak ekonomi baru di tingkat masyarakat. Data BGN menunjukkan, hingga pertengahan Agustus 2025, sudah berdiri 5.905 dapur MBG atau SPPG yang melayani sekitar 20,5 juta penerima manfaat.
Pendirian dapur-dapur tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pengusaha lokal, organisasi masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat, tanpa menambah beban pada APBN 2025. Investasi yang terserap dari masyarakat untuk membangun infrastruktur dapur diperkirakan mencapai Rp12 triliun.
Baca juga: Kepala BGN: Ada 101 SPPG layani MBG di Papua
Baca juga: BGN: Anggaran Rp335 triliun untuk intervensi gizi hingga digitalisasi
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
