Tangerang, Banten (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta suplai gas industri, khususnya dalam program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) stabil dan tak dibatasi untuk menjaga keberlangsungan produksi industri penerima, serta tak berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif dalam kunjungannya ke salah satu industri penerima HGBT sektor keramik, PT Doulton di Tangerang, Banten, Kamis menyatakan akibat suplai gas yang terganggu, produsen keramik yang berorientasi ekspor tersebut merumahkan karyawannya.
"Proses produksi yang berkaitan dengan suplai gas itu berhenti beroperasi, dan sudah juga merumahkan karyawannya," kata Febri.
Disampaikannya, dalam krisis gas HGBT ini, industri penerima kekurangan pasokan gas dengan harga sesuai program yakni di angka 6,5 dolar AS hingga 7 dolar AS per MMBTU. Namun untuk gas dengan harga di atas 15 dolar AS per MMBTU bisa diterima dengan lancar.
Baca juga: Kemenperin nilai pengetatan pasokan HGBT berimbas ke manufaktur
"Kami dari Kementerian Perindustrian menyampaikan bahwa ada yang aneh dalam krisis gas kali ini," ucapnya.
Adapun PT Doulton telah merumahkan sebanyak 450 karyawannya karena pembatasan suplai gas.
"Berdasarkan laporan dan pengawasan lapangan Kemenperin pada industri keramik bahwa pasokan gas belum aman karena produsen gas memberlakukan kuota harian 70 persen dan tarif surcharge jika industri memakai gas melebihi kuota harian tersebut," katanya lagi.
Lebih lanjut, Febri menyampaikan dari hasil temuan di lapangan produsen gas bagi industri masih belum mencabut status darurat pasokan.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
