Sorong (ANTARA) - Ketua Tim Kerja Gizi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Yuni Zahraini menekankan perbaikan gizi di Provinsi Papua Barat Daya harus dilihat sebagai upaya berkelanjutan dalam seluruh siklus kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga lanjut usia (lansia).
"Pendekatan siklus hidup sangat penting untuk memastikan setiap kelompok usia mendapat intervensi dan edukasi yang sesuai," katanya saat membawakan materi pada kegiatan evaluasi dan pemantapan program perbaikan gizi masyarakat yang digelar Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Papua Barat Daya (PBD) di Kota Sorong, Selasa.
Ia menekankan pentingnya edukasi visual, seperti piring makan sehat, takaran bahan makanan, serta alat bantu edukatif lainnya, di tingkat posyandu dan sekolah. Menurut dia, edukasi dan intervensi harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan pada setiap tahap usia.
“Perbaikan gizi harus dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan,” ujarnya.
Baca juga: Menkes ajak BGN bantu penuhi gizi ibu hamil guna tekan angka stunting
Yuni juga menyoroti peran strategis Dana Desa dalam mendukung penyediaan makanan tambahan di posyandu, yang dinilai sebagai praktik baik di berbagai daerah.
“Kami mengapresiasi kepala desa yang telah menggunakan Dana Desa untuk mendukung program gizi. Ini contoh konkret bagaimana desa dapat berkontribusi dalam peningkatan status gizi,” ucapnya.
Sebagai pendekatan lokal, ia mendorong penggunaan menu pangan lokal bergizi, seperti bubur kacang hijau atau bubur ayam dengan sayuran, yang lebih mudah diterima masyarakat dan sesuai dengan kearifan lokal.
Kepala Dinas Kesehatan PBD Naomi Netty Howai menyatakan perbaikan gizi merupakan bagian dari prioritas pembangunan kesehatan di provinsi ini. “Kami berkomitmen memastikan intervensi gizi yang tepat sasaran dan berbasis data," katanya.
Baca juga: Kemenkes ajak masyarakat cerdas pilih pangan sehat cegah masalah gizi
Menurut dia, dukungan dari pemerintah pusat dan kolaborasi lintas sektor menjadi sangat penting untuk menciptakan pemenuhan gizi yang berkualitas bagi penerima manfaat.
Sebagai bagian dari upaya perbaikan gizi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) PBD telah mencanangkan Program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang dirancang untuk memastikan pemenuhan kebutuhan gizi bagi bayi, balita, dan ibu hamil, guna mempersiapkan generasi emas pada tahun 2045.
“Kita telah menganggarkan Rp3,303 miliar untuk setiap kabupaten/kota dalam rangka mendukung pelaksanaan Program 1.000 HPK ini,” ungkapnya.
Baca juga: Kemenkes-BGN upayakan perluasan akses ke gizi baik bagi ibu dan balita
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
