Kemendes perkuat data desa optimalkan pemulihan usai bencana Sumatera

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memperkuat data desa melalui sinkronisasi dan integrasi guna memastikan pemulihan di wilayah terdampak bencana Sumatera berjalan tepat sasaran, optimal, serta mencegah tumpang tindih penyaluran bantuan.

Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal (BPI) Kemendes PDT Mulyadin Malik menyampaikan pemulihan pascabencana membutuhkan data desa yang tersusun rapi, seragam, dan terintegrasi, dari tingkat pusat hingga daerah.

“Data yang akurat menjadi dasar penting agar perencanaan pemulihan dapat dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, serta meminimalisasi tumpang tindih intervensi bantuan di lapangan,” ujar Mulyadin saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Sumbar fokus pendataan dampak kerusakan usai masa tanggap darurat

Hal tersebut dia sampaikan dalam Rapat Sinkronisasi Data Desa Pascabencana Sumatera yang dihadiri para kepala pusat di lingkungan BPI, perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta Tenaga Pendamping Profesional (TPP).

Forum itu diketahui menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pemulihan wilayah Sumatera yang terdampak bencana. Dalam rapat itu, peserta juga menyepakati perlunya penunjukan penanggung jawab (Person In Charge/PIC) pengelolaan data kebencanaan dari tingkat pusat hingga daerah, agar alur koordinasi dan pelaporan berjalan jelas dan terstruktur.

Baca juga: Desa Kutereje hilang oleh banjir, Pemkab Aceh Tengah siapkan relokasi

Selain itu disepakati pula pembentukan Posko Data Desa Pascabencana yang wajib dipantau secara rutin dan melaporkan perkembangan setiap hari paling lambat pukul 16.00 WIB. Alur pelaporan juga diperjelas dengan mengoptimalkan peran TPP dalam pendataan dan verifikasi di tingkat desa.

Sebagai tindak lanjut, kata dia, seluruh peserta rapat sepakat estimasi kerugian di setiap provinsi terdampak harus segera disusun dan seluruh upaya pemulihan diarahkan melalui rencana aksi yang terstruktur dan terkoordinasi.

Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Kemendes PDT, khususnya BPI, untuk memastikan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera berjalan efektif, terintegrasi, serta berorientasi pada kebutuhan nyata desa dan masyarakat.