Jakarta (ANTARA) - Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang merupakan inisiasi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sedang diberdayakan untuk mendukung rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Saya kira kita menjadi rantai pasok, jadi produk-produk masyarakat ini menjadi rantai pasok untuk MBG. Di beberapa daerah, misalnya di Lumajang, Jawa Timur, mereka menghasilkan produk-produk hewani, ada daging, susu, kemudian ada pisang, dan sebagainya yang menjadi rantai pasok di beberapa daerah," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhut Mahfudz dalam Festival Perhutanan Sosial Nasional (Pesona) 2025 di Jakarta, Kamis.
Selain membantu menguatkan rantai pasok yang dikembangkan di pasar-pasar tradisional untuk mendukung program MBG, katanya, produk-produk KUPS juga tak kalah bersaing dengan pasar ekspor.
"Memang mereka pasarnya pasar tradisional yang mereka kembangkan, tetapi mereka juga mengembangkan pasar ekspor, seperti pisang yang ada di Kabupaten Pesawaran (Lampung) ekspor, kemudian yang ada di Majalengka (Jawa Barat) dengan mangga Gincu, mereka ekspor. Saya kira ini akan mendukung program-program MBG yang sedang dilakukan oleh pemerintah," ujar dia.
Baca juga: Menhut: Perhutanan sosial dukung upaya ketahanan pangan
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kemenhut Enik Eko Wati menyatakan produk-produk KUPS akan mendukung peningkatan gizi nasional lewat program MBG.
"Kemudian peran perhutanan sosial di sini adalah produksi langsung komoditas yang bergizi," kata dia.
Dari 8,3 juta hektare areal perhutanan sosial yang sudah ditetapkan di seluruh Indonesia, banyak di antaranya dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan pangan lewat hasil hutan bukan kayu (HHBK).
Bahkan, tanaman pangan dan buah-buahan masuk dalam komoditas terbanyak yang dihasilkan oleh KUPS yang jumlahnya saat ini sudah mencapai 15.754 KUPS.
Akses kelola perhutanan sosial saat ini telah mencapai 8,3 juta hektare, meliputi 11.065 surat keputusan (SK) dengan penerima manfaat 1,42 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia.
Capaian tersebut telah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong perhutanan sosial sebagai kebijakan strategis yang bukan sekadar membuka akses kelola hutan secara legal, melainkan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan menurunkan kemiskinan.
Baca juga: Wamenhut: Akses kelola perhutanan sosial telah capai 8,3 juta hektare
Baca juga: Kemenhut: Perhutanan Sosial siap sediakan komoditas bergizi untuk MBG
Baca juga: Kemenhut: Agroforestri di Perhutanan Sosial jaga ketersediaan pangan
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
