Tokyo (ANTARA) - Badan Kerja sama Internasional Jepang (JICA) yang didukung pemerintah dan unit PBB yang bertanggung jawab atas penanggulangan ranjau darat telah mencapai kesepakatan untuk memperluas kerja sama mereka dalam penanggulangan ranjau di Afrika dan wilayah lainnya.
JICA pada Senin menyatakan bahwa kesepakatan dengan Badan Aksi Ranjau PBB (UNMAS) bertujuan untuk memperkuat hubungan kolaboratif mereka di lapangan, khususnya di Afrika, salah satunya wilayah yang paling banyak terkontaminasi ranjau darat akibat konflik bersenjata.
Berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani pada Juni antara Naoki Ando, wakil presiden senior JICA, dan Ilene Cohen, direktur UNMAS, kedua organisasi sepakat untuk secara berkala berbagi informasi dan mengadakan acara.
Nota kesepahaman tersebut memperjelas tingkat kerja sama mereka dan kini menawarkan "peluang untuk memperluas negara sasaran," ujar seorang pejabat JICA.
Didirikan pada 1997, UNMAS terlibat dalam pembersihan ranjau dan memberikan dukungan kepada para korban ranjau darat dan sisa-sisa bahan peledak perang lainnya.
Nota kesepahaman itu juga menyebarluaskan informasi tentang bahaya ranjau darat di wilayah-wilayah seperti Afrika dan Timur Tengah.
Memorandum tersebut juga menyatakan bahwa JICA dan UNMAS akan bekerja sama dengan Pusat Aksi Ranjau Kamboja dalam melaksanakan pelatihan dan kegiatan pemantauan di negara-negara Afrika.
Pusat aksi ranjau Kamboja itu merupakan organisasi pembersihan ranjau darat yang telah membersihkan ribuan ranjau domestik yang ditanam selama perang saudara yang berlangsung selama beberapa dekade hingga awal 1990-an.
JICA telah berkontribusi dalam upaya pembersihan ranjau di negara Asia Tenggara tersebut sejak 1998.
JICA dan UNMAS sendiri telah bekerja sama, dengan menyelenggarakan lokakarya bagi petugas lapangan di Afrika sejak 2023.
Jepang telah berfokus pada peningkatan upaya penanggulangan ranjau darat, dan baru-baru ini bekerja sama dengan Kamboja untuk membantu membersihkan ranjau yang ditanam oleh pasukan Rusia di Ukraina selama invasi mereka yang sedang berlangsung.
Jepang akan memimpin pertemuan negara-negara pihak Konvensi Ottawa berikutnya, sebuah perjanjian internasional yang melarang penggunaan, penimbunan, produksi, dan pemindahan ranjau, yang dijadwalkan pada Desember di Jenewa, Swiss.
Sumber: Kyodo
Baca juga: Koalisi pemerintah Jepang kalah di Majelis Tinggi, PM Ishiba tertekan
Baca juga: Sekjen PBB bentuk panel independen guna pelajari dampak perang nuklir
Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
