Bandung (ANTARA) - Jawa Barat (Jabar) mencatatkan realisasi investasi tertinggi secara nasional pada triwulan III tahun 2025, yang memposisikan provinsi itu sebagai destinasi utama penanaman modal di Indonesia.
Data dari Kementerian Investasi yang dilihat di Bandung, Jumat, menunjukkan total realisasi investasi nasional mencapai Rp491,4 triliun atau tumbuh sebesar 13,9 persen secara tahunan (yoy) pada triwulan III dibanding periode yang sama tahun 2024, dengan Jabar Jawa Barat menyumbang Rp77,1 triliun.
Secara keseluruhan, kontribusi Jawa Barat didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp41,8 triliun atau sekitar 15 persen dari total PMDN nasional.
Di sisi Penanaman Modal Asing (PMA), Jawa Barat juga menjadi tujuan utama investor asing dengan nilai investasi mencapai 2,2 miliar dolar AS atau 16,7 persen dari total PMA nasional.
Empat provinsi lain yang masuk lima besar realisasi investasi adalah DKI Jakarta (Rp63,3 triliun), Sulawesi Tengah (Rp33,4 triliun), Banten (Rp30,8 triliun), dan Jawa Timur (Rp30,4 triliun).
Baca juga: Realisasi investasi di Jabar semester I 2025 capai Rp72,5 triliun
Adapun secara nasional, PMDN masih mendominasi peta investasi dengan kontribusi 56,9 persen atau setara Rp279,4 triliun, sedangkan PMA berkontribusi 43,1 persen atau sekitar Rp212 triliun.
Dengan capaian ini realisasi investasi nasional hingga akhir triwulan III telah menyentuh 75,3 persen dari target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp1.905,6 triliun.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Bandung, Jumat, mengapresiasi seluruh jajaran dan perangkat baik provinsi dan kabupaten/kota, serta para pelaku industri dan usaha yang telah bersinergi sehingga Jabar masih menjadi destinasi utama investor.
Pihaknya memastikan berkomitmen untuk merawat iklim investasi, mulai dari mempermudah perizinan, menghadirkan infrastruktur yang memadai, sampai memberikan keamanan serta kenyamanan kepada penanam modal.
"Yang dibangun adalah investasi. Bagaimana investasi? Ya, harus ramah. Bagaimana caranya ramah? Perizinan harus cepat, infrastruktur harus dibangun dengan baik. Pemerintah Provinsi saat ini sangat concern terhadap pembangunan infrastruktur," ucap Dedi.
Baca juga: Gubernur Jabar: Investasi harus beri manfaat bagi lingkungan dan warga
Dedi tidak memungkiri premanisme masih menjadi salah satu persoalan yang dapat merusak iklim investasi. Pihaknya akan menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja untuk membuka layanan aduan yang dapat merespons cepat laporan-laporan dari perusahaan.
Hal itu menjadi salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dalam menghadirkan iklim investasi yang aman dan nyaman. Menurut Dedi, layanan aduan dan respons cepat perlu dibangun sekaligus dijalankan dengan optimal.
"Pemerintah kerjanya enggak boleh hanya mungut pajak. Pemerintah harus hadir memberikan rasa nyaman. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota itu harus membuat layanan aduan bagi seluruh perusahaan yang ada di Jawa Barat," tutur Dedi.
Baca juga: Dedi Mulyadi terapkan Operasi Manunggal lawan gangguan ormas di Jabar
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
