Banjarmasin (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman meminta seluruh perangkat daerah menyampaikan program kerja secara konsisten, berbasis data, dan terintegrasi agar masyarakat cepat memahami capaian pembangunan daerah.
Ia menyampaikan pesan itu dalam malam penganugerahan Apresiasi Media Pemprov Kalsel (AMPK) 2025 dan Penghargaan Pengelola Pengaduan Terbaik LAPOR! 2025 yang digelar Diskominfo Kalsel di Banjarmasin, Rabu malam.
Hasnuryadi menegaskan apresiasi tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan dorongan agar informasi pemerintah disampaikan valid, terbaru, dan mudah dipahami publik melalui kanal komunikasi yang terbuka dan bertanggung jawab.
Ia menyerahkan penghargaan kepada para pemenang didampingi sejumlah pejabat, seraya meminta prestasi itu menjadi pemicu peningkatan kualitas publikasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Baca juga: ANTARA-ICT Watch tingkatkan literasi digital komunitas IT di Kalsel
Menurut Hasnuryadi, komunikasi pembangunan yang konsisten memastikan publik mengetahui progres program strategis, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja pemerintah daerah.
Dia juga berharap penghargaan ini memperkuat komitmen seluruh unsur pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan inklusif, berkeadilan, serta responsif terhadap kebutuhan warga.
Sekretaris Diskominfo Kalsel Mashudi mengatakan AMPK 2025 menjadi momentum evaluasi kerja kehumasan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan informasi publik dan kanal pengaduan yang dituntut lebih transparan dan akuntabel.
Ia menyebut kegiatan ini mendorong peningkatan mutu layanan informasi, memperkuat peran OPD dan kabupaten/kota dalam diseminasi program pembangunan, serta mempercepat respons terhadap aduan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi.
AMPK 2025 diikuti 24 OPD Pemprov Kalsel, delapan UPTD, dan sembilan kabupaten/kota, dengan enam kategori penghargaan—top influencer, media massa online, website, media sosial OPD, media sosial UPTD, dan mitra humas pemprov.
Penghargaan Pengelola Pengaduan LAPOR! 2025 terdiri atas dua kategori, yaitu OPD Pemprov Kalsel dan pemerintah kabupaten/kota, dinilai berdasarkan jumlah aduan, kecepatan tindak lanjut, serta performa pengelolaan kanal pengaduan.
Baca juga: BSSN: Kalsel konsisten wujudkan layanan yang mudah diakses masyarakat
Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
