Jakarta (ANTARA) - Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD RI 15 Agustus 2025 menjadi titik penting dalam perjalanan politik dan pembangunan Indonesia.
Dalam pidato berdurasi sekitar 75 menit itu, Presiden tidak hanya menyampaikan capaian pemerintahan selama 299 hari, tetapi juga merumuskan arah strategis bangsa menuju masa depan yang berdaulat secara digital, kuat dalam teknologi informasi, dan mandiri dalam ekosistem telekomunikasi.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dimaknai sebagai kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri, termasuk dalam pengelolaan kekayaan digital. Ia menyebut bahwa Indonesia mengalami kebocoran kekayaan dalam skala besar, yang disebut sebagai net outflow of national wealth.
Dalam konteks digital, ini berarti data, teknologi, dan sistem informasi nasional masih terlalu bergantung pada pihak asing.
Menurut Prof. Dr. Rhenald Kasali, pakar transformasi digital dari Universitas Indonesia, “Kedaulatan digital bukan hanya soal server lokal atau pusat data nasional, tetapi tentang siapa yang mengendalikan algoritma, siapa yang memiliki data, dan siapa yang menentukan arah inovasi.” Ia menekankan bahwa Indonesia harus segera membangun ekosistem teknologi yang berbasis pada nilai-nilai lokal dan kepentingan nasional.
Langkah awal yang telah dilakukan pemerintah adalah efisiensi anggaran dan pengalihan dana ke sektor produktif, termasuk digitalisasi layanan publik.
Presiden menyebut penyelamatan Rp300 triliun dari APBN yang sebelumnya rawan diselewengkan. Dana ini dialokasikan untuk program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, dan pembangunan Sekolah Rakyat, yang semuanya berbasis sistem digital untuk pendataan dan distribusi.
Baca juga: Menelisik dwilogi pidato Presiden Prabowo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
