Seskab Teddy dengar langsung suara daerah di balik data sosial

2 hours ago 1

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendengarkan langsung aspirasi para kepala dinas sosial dan kepala Badan Pusat Statistik (BPS) daerah di Indonesia yang menceritakan tantangan di lapangan dalam membangun data sosial yang akurat dan berkeadilan.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional bertajuk “Statistik untuk Keadilan Sosial” di Jakarta, Kamis, Teddy mengajak perwakilan daerah dari Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara naik ke atas panggung untuk menyampaikan pengalaman mereka secara langsung.

“Kalau di peta Indonesia sudah lengkap — dari Aceh di barat sampai Papua di timur, dari Miangas di utara sampai Rote di selatan. Ini menandakan Indonesia hadir lengkap hari ini,” kata Teddy yang disambut tepuk tangan peserta rakornas.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kerom, Papua, Cordelia Peke, menceritakan sulitnya proses pendataan di wilayah perbatasan karena kondisi geografis yang ekstrem dan biaya transportasi yang tinggi.

Dia mengaku bahwa untuk menuju desa terjauh di wilayahnya yang berbatasan dengan Papua Nughini, biaya perjalanan pulang-pergi bisa mencapai Rp16 juta karena harus naik mobil double gardan.

Untuk itu, dia berharap pemerintah pusat bisa memberikan intervensi bantuan sehingga bisa memudahkan mereka dalam pendataan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat.

"Kami ini pak, yang ada di perbatasan banyak sekali tantangannya, harus naik mobil triton untuk menjangkau desa. Tapi tetap kami kerjakan sebab tanpa data valid kami yang jauh ini tidak akan terlihat,” ujarnya di hadapan Seskab, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Kepala BPS Amalia itu.

Dari ujung barat Indonesia, Kepala Dinas Sosial Aceh Tenggara Bahagiawati menyampaikan harapan agar pemerintah pusat memperhatikan akses infrastruktur di daerahnya, termasuk kebutuhan bandara dan pemerataan program sosial.

“Hari ini saja perjalanan saya ke Jakarta ini butuh waktu tujuh jam darat dan penerbangan lanjutan. Tapi saya datang karena ingin menyuarakan kondisi masyarakat yang masih sulit dijangkau,” katanya.

Dengan suara yang menggebu-gebu, ia meminta secara khusus kepada Seskab Teddy agar Kabupaten Aceh Tenggara juga bisa tersentuh secara merata program Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis yang saat ini baru menjangkau ibukota provinsi saja.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala BPS Rote Ndao, Yustin, dan Kepala BPS Kota Maba, Nomri Muka Agung terkait kendala akses lapangan. Namun, mereka juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam memverifikasi data agar tidak ada warga miskin yang terlewat dari sistem.

Teddy pun menanggapi semua masukan dari perwakilan peserta rakornas tersebut. Ia memastikan pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait akan segera menindaklanjutinya agar proses pendataan sosial ekonomi nasional terintegrasi bisa berjalan cepat dan tepat sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Bagaimana pak Mensos, kapan bisa ke Aceh Tenggara? Carikan solusinya. Mungkin juga bisa nanti bantu satu unit mobil triton ke Papua? Percuma ada kebijakan kalau tidak ada data. Dan data itu dikumpulkan dari mana? Sekarang, di masa pemerintahan Presiden Prabowo, seluruh data dikumpulkan menjadi satu di BPS,” kata Teddy.

Teddy menyebut pertemuan itu menggambarkan wajah nyata kerja pemerintah hingga menjangkau pelosok negeri, di mana setiap angka dalam data sosial merepresentasikan perjuangan masyarakat di berbagai pelosok negeri.

“Cerita dari daerah-daerah ini menunjukkan bahwa di balik setiap data, ada perjuangan manusia yang luar biasa. Data sosial bukan sekadar angka, tapi cerminan keadilan bagi rakyat,” ujarnya menegaskan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article