Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebut kolaborasi BPS dan Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi langkah penting mewujudkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang lebih akurat, presisi, dan bermanfaat bagi kebijakan sosial nasional.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional bertajuk “Statistik untuk Keadilan Sosial” di Jakarta, Kamis, Amalia mengatakan bahwa sinergi antara kedua lembaga terus diperkuat, terutama dalam hal pemutakhiran dan pemanfaatan data sosial untuk penyaluran bantuan sosial.
“Saya takjub karena Pak Mensos secara langsung memantau proses aliran data antara Kemensos dan BPS. Beliau sering bertanya, ‘Ibu, datanya sudah mengalir ke kami? Sudah selesai sampai mana?’ Itu menunjukkan betapa besarnya perhatian beliau terhadap DTSEN,” kata dia.
Ia menjelaskan, sejak triwulan II tahun 2025, Kementerian Sosial telah menggunakan data DTSEN sebagai basis utama dalam penyaluran bantuan sosial, menggantikan sistem lama yang sebelumnya berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Berdasarkan data yang dipaparkan BPS bahwa per 31 Juli 2025 dari 286,7 juta penduduk ada sebanyak 94,2 juta keluarga yang datanya terverifikasi ke dalam DTSEN dan 23,85 juta jiwa di antaranya tergolong dalam kelompok desil 1-2 atau keluarga miskin.
Menurut Amalia, kerja sama yang kuat antara kedua lembaga ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan sosial berbasis pada data yang valid, mutakhir, dan berkeadilan.
“DTSEN bukan hanya milik BPS atau Kemensos, melainkan milik bangsa Indonesia. Keberhasilan integrasi data ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi kita semua, baik di tingkat pusat maupun di daerah,” ujarnya.
Ia menginstruksikan seluruh jajaran BPS di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk terus memperkuat koordinasi dengan jajaran Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di seluruh Indonesia dalam pemutakhiran serta pemanfaatan DTSEN.
“Mari bersama-sama kita wujudkan statistik untuk keadilan sosial, karena data yang presisi akan menghasilkan kebijakan yang tepat dan berpihak pada masyarakat,” kata Amalia menegaskan.
Baca juga: Seskab: Pemerintah butuh data akurat agar kebijakan tepat sasaran
Baca juga: Kemensos gelar rakornas samakan persepsi dalam penggunaan DTSEN
Baca juga: BPS jelaskan metode pengelompokan kesejahteraan melalui sistem desil
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
