Badung (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster tak percaya adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga kerja pariwisata di Kabupaten Badung yang mencapai 100 orang.
“Ini pasti gosip-gosip orang yang sakit hati atau apa, tidak yakin saya itu,” kata Koster di Kabupaten Badung, Kamis.
Menurut dia, aneh jika tenaga kerja pariwisata terkena PHK dengan situasi okupansi hotel tinggi dan kunjungan wisatawan meningkat.
Berdasarkan data yang Pemprov Bali kantongi dari BPS setempat, tingkat hunian kamar terendah saat ini hanya di 57 persen, sehingga pajak yang diterima tinggi dan aman bagi pengusaha.
Baca juga: Rano Karno ingin mempelajari pariwisata Bali buat Jakarta
Bahkan, di sejumlah kawasan seperti Nusa Dua, Sanur, dan Ubud, okupansinya 70-90 persen.
Koster juga menyebut pajak hotel dan restoran Januari-Mei 2025 ini bahkan lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya.
“Kalau pajak hotel dan restoran naik, masa dia PHK, kan lucu, tidak benar ini, saya kira gosip saja ini, saya pastikan tidak (PHK),” ujarnya.
Meski kunjungan wisatawan tinggi dengan rata-rata kedatangan wisman 10 ribu per hari dan periode Januari-April 2025 sudah ada lebih dari 2 juta kunjungan, Gubernur Koster tetap meminta asosiasi Bali Tourism Board (BTB) menelusuri kabar PHK tersebut.
Baca juga: Pembangunan infrastruktur buka potensi pengembangan wisata kesehatan
Sebab ini perlu dicari tahu kebenarannya, sementara untuk kabar PHK di luar sektor pariwisata masih mungkin dipercaya, seperti tutupnya salah satu pabrik minuman dari perusahaan raksasa Coca Cola yang tutup di Bali dan dikabarkan memberhentikan 70 karyawan.
Diketahui sebelumnya, Kepala Disnaker Bali Ida Bagus Setiawan sendiri mengakui bahwa sebanyak 100 kasus PHK telah ia terima dari sektor pariwisata di Kabupaten Badung terutama perhotelan dan restoran.
Disnaker Bali melihat turunnya pesanan wisata bisnis Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) atau pertemuan konferensi menjadi indikasi, meskipun kunjungan pariwisata untuk berlibur tinggi.
Selain itu teranyar terjadi PHK terhadap puluhan karyawan pabrik minuman di kabupaten yang sama, sehingga dinas ketenagakerjaan sedang berkoordinasi dengan Kabupaten Badung untuk mendata lebih rinci korban gelombang PHK tersebut.
Baca juga: DPD RI berharap sistem wisata Raja Ampat harus dibenahi
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025
