Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo meminta bantuan Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Pemprov Jawa Timur untuk melakukan normalisasi normalisasi Kali Jumain Besuki karena terjadi pendangkalan akibat sampah dan menjadi penyebab banjir tahunan.
Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengaku mendatangi Kantor Dinas PU dan SDA Jatim bersama pejabat OPD terkait untuk mengusulkan langsung normalisasi Kali Jumain di Kecamatan Besuki (wilayah barat Situbondo).
"Kali Jumain melintasi Kecamatan Besuki telah mengalami pendangkalan parah akibat tumpukan sampah dan lumpur selama puluhan tahun, dan kondisi ini menjadi penyebab utama banjir tahunan yang merendam ratusan rumah warga di wilayah pesisir," katanya dalam keterangannya di Situbondo, Senin malam.
Selama ini, lanjut Bupati Rio, Pemkab Situbondo telah melakukan berbagai upaya namun terbatas, termasuk pengerahan satu unit alat berat yang ternyata tidak mampu mengatasi masalah secara menyeluruh.
Baca juga: Pemkab Jembrana normalisasi sungai antisipasi banjir susulan
Ia menyampaikan bahwa normalisasi fisik sungai tersebut seharusnya juga didukung oleh perubahan perilaku masyarakat dengan tidak membuang sampah ke sungai.
"Kami sudah melakukan normalisasi mindset orang supaya tidak buang sampah di sungai itu, dan itu sudah kami lakukan juga, termasuk melakukan normalisasi hunian yang ada di bantaran sungai," katanya.
Bupati menambahkan, usulan normalisasi Kali Jumain disambut baik oleh Pelaksana Tugas Dinas PU dan SDA Pemprov Jatim, I Nyoman Gunadi, dan berjanji akan memfasilitasi koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo untuk tinjauan lapangan.
"Kami berharap normalisasi dapat terealisasi sebelum musim hujan akhir tahun ini, mengingat prediksi banjir pada Januari 2026," katanya.
Baca juga: Kubu Raya optimalkan fungsi kanal untuk pengendalian banjir
Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
