Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai kerja sama Indonesia dengan kelompok negara BRICS tidak bertentangan dengan proses aksesi Indonesia ke Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
Sebab, keduanya mempunyai lini masa waktu kerja sama yang berbeda.
"Saya lihat antara OECD dan BRICS tidak ada kontradiksi karena punya timeline yang berbeda. Aksesi Indonesia ke OECD masih lama, bisa 10 tahun, sementara BRICS bisa kerja sama jangka pendek," kata Bhima kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.
Hal itu ia sampaikan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026, di New Delhi, India, pada 12-13 September 2026.
Menurut Bhima, kerja sama dengan BRICS dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memperoleh peluang kerja sama ekonomi dalam jangka pendek, sementara proses aksesi OECD dapat terus berjalan sebagai agenda jangka panjang.
Ia menilai pemerintah tidak perlu memberikan preferensi khusus terhadap investasi yang berasal dari negara-negara BRICS maupun negara-negara barat. Peningkatan kualitas regulasi dan kepastian hukum menjadi faktor yang lebih penting untuk menciptakan iklim investasi yang menarik, terlepas dari asal negara investor.
Dengan demikian, keterlibatan Indonesia dalam BRICS dan proses aksesi OECD bisa dilakukan secara bersamaan tanpa harus dipandang sebagai pilihan yang saling bertentangan.
"Yang terpenting ada misi meningkatkan kualitas dan kepastian regulasi. Jadi tidak ada preferensi khusus antara investasi negara BRICS dan negara barat," ujarnya.
Adapun KTT BRICS 2026 dijadwalkan berlangsung di New Delhi pada 12-13 September 2026.
BRICS merupakan kelompok negara berkembang yang memiliki peran dalam perekonomian global dan saat ini mencakup Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Iran, Ethiopia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.
Baca juga: Mesir dukung perluasan mata uang lokal di transaksi BRICS
Baca juga: Ekonom: RI perlu dorong BRICS investasi di proyek energi terbarukan
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
