Jakarta (ANTARA) - Peluncuran buku "JURU BICARA Perspektif Manajemen Komunikasi Politik di Era Disrupsi" karya Benny Siga Butarbutar dan Marlinda Irwanti Poernomo memantik diskusi mendalam dari berbagai perspektif dalam membedah peran profesi juru bicara (jubir) tersebut.
Dalam diskusi itu, peran juru bicara dinilai makin krusial di era digital karena tidak hanya bekerja sebagai penyambung lidah dari institusinya saja, tetapi juga dapat berperan menjadi sosok strategis yang menciptakan dampak signifikan bagi banyak pihak.
Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto dalam diskusi tersebut menegaskan bahwa kehadiran juru bicara harus ditempatkan dalam arus utama perubahan, bukan sekadar pelengkap semata dalam sebuah institusi.
"Juru bicara harus memiliki akses pada pimpinan di institusinya. Kalau ada gap antara juru bicara dan pimpinan, maka dia tidak akan pernah merasakan suasana kebatinan dari apa yang ingin dikomunikasikan," kata Gun Gun dalam acara diskusi di ANTARA Heritage Center, Jakarta Pusat, Jumat.
Baca juga: Qodari: Pemerintah harus isi ruang informasi dengan data
Gun Gun yang dikenal sebagai Pakar Komunikasi Politik itu menyatakan kedekatan juru bicara dengan pimpinan akan menciptakan ikatan batin yang membuat pesan semakin kuat.
Maka dari itu posisi juru bicara harus ditaruh di tempat yang paling strategis dan tidak disisihkan agar komunikasi yang dijalankannya kepada khalayak ramai mengenai insitusinya dapat benar-benar berdampak.
Meski memiliki peranan strategis, Gun Gun mengingatkan bahwa seorang juru bicara yang andal tidak boleh menonjolkan persona pribadi yang terlalu kuat dan justru harusnya bisa menonjolkan karakter institusi yang diwakilinya.
Ketika seorang juru bicara merasa sebagai sosok yang paling penting, justru hal itu akan berbahaya karena akan menghilangkan dampak dan pesan yang ingin disampaikan institusi tempatnya bernaung.
Menyoroti pentingnya peran juru bicara dalam sebuah institusi, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas Paulus Tri Agung Kristanto sebagai perwakilan media melihat bahwa tugas juru bicara lebih dari sekadar urusan kehumasan biasa.
Menurutnya tataran kerja seorang juru bicara telah masuk ke dalam ranah etis, melewati urusan untuk menjelaskan hal-hal teknis maupun menjelaskan hal-hal yang bersifat umum.
Baca juga: Qodari: Buku "Juru Bicara" relevan dengan tugas Bakom
"Juru bicara itu posisinya etis. Dia bukan hanya menjelaskan hal teknis seperti penyuluh atau umum seperti humas. Tapi dia di level etis, dia ada roso (rasa), ada kedekatan. Seorang juru bicara harus dekat dengan orang atau insitusi yang diwakili oleh dirinya. Maka dari itu juru bicara itu bukan humas karena ada etik di situ yang harus dia jaga," kata Paulus.
Dari perspektif pemerintah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital Fifi Aleyda Yahya menilai juru bicara memang tidak hanya berperan sebagai pemberi informasi, tetapi justru wajib dibekali dengan kecerdasan emosinal berupa empati.
Hal itu penting untuk memastikan adanya kesamaan rasa antara pemberi dan penerima pesan. Oleh karena itu, juru bicara tidak bisa hanya sekadar memberondong masyarakat dengan kata-kata dan data semata, tetapi harus memiliki empati guna memahami suasana kebatinan masyarakat.
"Saya kira tidak bisa hanya pilih satu apa yang paling penting bagi juru bicara. Tidak bisa hanya cepat atau akurat saja. Itu tidak bisa, kalau saya harus tambah itu ya empati. Pada saat kita menyampaikan sebuah informasi, kita tidak bisa berjarak dari pesan yang disampaikan. Kita harus melihat juga suasana kebatinan masyarakat saat ini," ungkap Fifi.
Melengkapi diskusi, Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat (PERHUMAS) Boy Kelana Soebroto menyoroti bahwa peran juru bicara di era serba canggih memang sangat strategis.
Bahkan tugasnya melampaui tugas komunikasi teknis dan bertransformasi menjadi penasihat organisasi (strategic advisor).
"Saya setuju bahwa komunikator itu harusnya bukan hanya menjawab apa yang ingin disampaikan, tapi harus bisa melihat aspek yang lebih besar lagi. Ia harus memahami konteks bisnis, makro ekonomi, risiko reputasi, termasuk dampaknya ke stakeholder (pemangku kepentingan)," ujar Boy.
Baca juga: Buku "JURU BICARA" beri perspektif & bekal agar komunikator berdampak
Oleh karena itu, ia menilai seorang juru bicara dituntut untuk benar-benar mempelajari keseluruhan ekosistem organisasinya.
Dengan pemahaman yang menyeluruh, ia dapat memberikan masukan krusial sebelum sebuah keputusan diambil oleh pimpinan sehingga akhirnya peran juru bicara tak hanya menjadi penyambung lidah tapi juga penasihat strategi yang menciptakan dampak nyata.
"Saya setuju sekali bahwa komunikator tidak hanya menyampaikan pesan, tapi harus menjadi strategic advisor," ujar Boy.
Buku "JURU BICARA Perspektif Manajemen Komunikasi Politik di Era Disrupsi" merupakan buku yang ditulis oleh Benny Siga Butarbutar yang juga Direktur Utama LKBN ANTARA bersama dengan Marlinda Irwanti Poernomo.
Keduanya merupakan praktisi komunikasi massa dan mengharapkan buku itu dapat menjadi bekal bagi pembacanya yang tertarik mengambil peran sebagai komunikator di institusi baik layanan publik maupun sektor privat.
Harapannya komunikator tersebut dapat menjalankan peran sebagai juru bicara tidak hanya menjelaskan suatu masalah semata tapi bisa menciptakan dampak yang nyata terhadap masyarakat lewat pesan-pesannya.
Baca juga: Kemkomdigi andalkan PIP diseminasi program publik ke 3T
Baca juga: Kemkomdigi kerahkan PIP edukasi masyarakat 3T tentang Pilkada Damai
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
