Jakarta (ANTARA) - PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re menggelar Forum Edukasi Keterbukaan Informasi Publik 2025 sebagai bagian dari komitmen perusahaan memperkuat budaya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN).
Direktur Utama Indonesia Re Benny Waworuntu dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu menyatakan keterbukaan informasi publik tidak hanya kewajiban hukum, tetapi juga komitmen perusahaan dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel.
"Sebagai perusahaan milik negara, transparansi begitu penting. Kegiatan ini adalah upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Indonesia Re Group, sekaligus literasi kepada masyarakat tentang perusahaan reasuransi yang dijalankan berbasis akuntabilitas dan transparansi,” ujarnya.
Forum ini dihadiri Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Donny Yoesgiantoro, Komisioner KIP Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik Samrotunnajah Ismail, serta Komisioner KIP Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Syawaludin. Kehadiran jajaran KIP menandai pentingnya kolaborasi antara badan publik dan otoritas informasi dalam membangun ekosistem keterbukaan yang sehat.
Donny menekankan bahwa informasi publik harus diperbarui secara konsisten, tidak hanya menjelang proses monitoring dan evaluasi (monev).
Ia juga menyoroti pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam monev 2024 yang mampu memangkas waktu verifikasi data dari hitungan jam menjadi menit.
"PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Red) perlu dikelola secara lengkap dan detail. Badan publik wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, namun juga berhak menjaga kerahasiaan negara maupun perusahaan,” katanya lagi.
Samrotunnajah mengingatkan pentingnya pembaruan informasi publik minimal setiap enam bulan sekali dengan dukungan regulasi internal dan layanan yang inklusif.
Adapun Syawaludin menekankan komunikasi efektif dalam penyelesaian sengketa informasi, karena menjaga kepercayaan publik membutuhkan konsistensi jangka panjang.
Indonesia Re sebelumnya meraih predikat BUMN Informatif dengan skor 97,2 pada Monev Keterbukaan Informasi Publik 2024. Pencapaian itu menjadi dasar perusahaan untuk mempertahankan predikat serupa pada 2025 melalui penataan struktur PPID, penyusunan standar operasional prosedur, serta pengembangan infrastruktur layanan informasi publik secara offline maupun online.
Dengan strategi tersebut, Indonesia Re menargetkan tetap menjadi BUMN Informatif yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan informasi publik yang dapat diakses luas oleh masyarakat.
Baca juga: Indonesia Re: Konsolidasi reasuransi bisa serap premi ke dalam negeri
Baca juga: Indonesia Re perkuat kapasitas penilaian risiko lewat pelatihan RMI
Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
