Samarinda (ANTARA) - Komisi X DPR RI bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menekankan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menjadi poros utama untuk melahirkan kebijakan ekonomi yang efektif dan tepat sasaran.
“Data bukan sekadar angka, tetapi dasar pengambilan keputusan agar pembangunan berjalan tepat sasaran,” kata Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat.
Menurutnya, literasi statistik bukan hanya urusan teknis, tetapi bagian krusial dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Masyarakat, lanjutnya, perlu memahami bagaimana data dihasilkan dan dimanfaatkan secara benar.
Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, kebudayaan, ristek, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, dan perpustakaan, lanjut dia, berkomitmen mendukung program literasi statistik yang menyasar pelajar, akademisi, hingga pelaku usaha di daerah.
Baca juga: Komisi X DPR kawal tambahan Rp1,1 triliun untuk Sensus Ekonomi 2026
“Kita ingin masyarakat, khususnya di Kaltim tidak hanya menjadi responden, tapi juga menjadi pengguna dan penjaga kualitas data,” kata Hetifah pada Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Samarinda.
Sementara itu Plt Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS RI Moh. Ari Nugraha mengungkapkan salah satu hal menarik dari sensus adalah kemampuannya memetakan potensi ekonomi secara geografis.
“Kita bisa melihat penyebaran, dari misalkan pedagang bakso di Indonesia itu di mana saja, atau usaha yang menjual donat itu di mana saja,” ujar Ari.
Informasi berbasis lokasi ini sangat bermanfaat bagi pemerintah maupun pelaku usaha.
Pemerintah bisa mengetahui di mana sentra-sentra ekonomi, seperti perajin gerabah berkumpul untuk merumuskan bantuan yang efektif.
Baca juga: Wamenaker: Sensus ekonomi berperan dalam pembangunan ketenagakerjaan
Bagi pengusaha, kata dia, data ini membuka informasi pasar yang lebih akurat untuk memahami peta persaingan dan potensi ekspansi usaha.
“Misalkan kita tahu di daerah yang banyak penduduk, kok tidak ada penjualan pakaian di sana, kita bisa bikin cabang di sana,” ucapnya.
Ari menegaskan semua manfaat tersebut bergantung pada satu hal, yakni kualitas dan kebenaran data yang diberikan oleh masyarakat. Oleh karena itu ia menjamin keamanan data responden yang dikumpulkan melalui gawai pribadi para petugas sensus.
“Kami bekerja sama dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), betul-betul bahwa data itu dijamin kerahasiaannya karena sudah kita enkripsi,” ujar Ari.
Baca juga: BPS: Sensus Ekonomi 2026 memotret aktivitas ekonomi non-pertanian
Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
