China serahkan instrumen ratifikasi perjanjian keanekaragaman hayati laut

Perjanjian tersebut merupakan sebuah perjanjian internasional yang penting di bawah kerangka kerja PBB. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB, perjanjian itu bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan, dengan fokus pada sumber daya genetik laut dalam, daerah perlindungan laut, analisis dampak lingkungan, serta pengembangan kapasitas. Lebih lanjut, perjanjian itu menetapkan norma-norma hukum untuk aktivitas laut dalam dan laut terbuka di semua negara, yang sangat memengaruhi tatanan maritim internasional.

Proses negosiasi untuk perjanjian tersebut dimulai pada 2004. Perjanjian itu diadopsi melalui konsensus pada 19 Juni 2023, dan dibuka untuk ditandatangani pada 20 September di tahun yang sama. Hingga saat ini, 144 negara dan Uni Eropa (UE) telah menandatangani perjanjian itu, dan 80 negara beserta UE telah menyerahkan instrumen ratifikasi, persetujuan, penerimaan, atau aksesi. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada 17 Januari 2026.

China berpartisipasi dalam seluruh proses negosiasi perjanjian tersebut dan menandatanganinya pada hari pertama perjanjian itu dibuka untuk ditandatangani. Pada 28 Oktober 2025, sesi ke-18 Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (National People's Congress/NPC) ke-14 mengadopsi sebuah keputusan untuk meratifikasi perjanjian tersebut. China akan menjadi pihak penandatangan sejak tanggal perjanjian itu mulai berlaku.

Perjanjian tersebut tercapai setelah 19 tahun negosiasi yang melibatkan lebih dari 190 negara. Saat perjanjian itu mencapai ambang batas ratifikasi yang diperlukan untuk diberlakukan, Guterres menyambut baik perkembangan itu, dan menyebutnya sebagai "pencapaian bersejarah bagi laut dan multilateralisme".