Muna Barat, Sultra (ANTARA) - Bupati Muna Barat, Sulawesi Tenggara, La Ode Darwin menegaskan komitmen pemerintah daerah mengawal distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sesuai regulasi agar penyaluran tepat sasaran dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
"Ini menjadi tugas kami dari pemerintah daerah akan memaksimalkan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan sehingga itu tidak merugikan keuangan negara," kata Darwin di Muna Barat, Jumat.
Dia menegaskan hal itu saat mendampingi Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman dan pihak Pertamina Patra Niaga melakukan sidak di salah satu SPBU daerah Kambara, Muna Barat.
Menurut Darwin, kepatuhan masyarakat terhadap regulasi penggunaan BBM subsidi menjadi hal penting, termasuk kewajiban membawa barcode dan dokumen pendukung saat melakukan pembelian.
Ia menegaskan pemerintah daerah memaksimalkan pengawasan agar penyaluran BBM subsidi sesuai aturan sehingga penggunaan anggaran negara dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang berhak.
Bupati menjelaskan BBM subsidi seperti Pertalite menggunakan dana masyarakat sehingga penyalahgunaan distribusi maupun pemanfaatan dapat berdampak terhadap keuangan negara.
Karena itu, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat Muna Barat.
Baca juga: BPH Migas-ESDM sidak distribusi BBM subsidi di SPBU Muna Barat
Baca juga: Pertamina Patra Niaga klarifikasi isu STNK untuk pembelian BBM subsidi
"Karena Pertalite ini dan beberapa (BBM) lainnya yang disubsidi oleh negara itu menggunakan uang masyarakat sendiri sebenarnya," ujarnya.
Ia juga mengapresiasi respons cepat Kementerian ESDM, BPH Migas dan Pertamina terhadap keluhan masyarakat terkait pelayanan BBM subsidi di wilayah tersebut.
Darwin menilai langkah yang dilakukan pemerintah pusat bersama BPH Migas menjadi progresif karena mampu menjawab persoalan antrean serta kebutuhan BBM subsidi yang disampaikan masyarakat Muna Barat.
Lebih lanjut dia mengatakan Pemerintah Kabupaten Muna Barat melakukan pemetaan kebutuhan BBM subsidi untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan penambahan SPBU maupun subpenyalur di wilayah tersebut.
Bupati menyebut pembahasan bersama pihak terkait akan dilakukan dalam waktu dekat guna menentukan kebutuhan tambahan kuota BBM subsidi agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Berdasarkan pemantauan dan laporan warga, Darwin menyebut kebutuhan BBM subsidi di Muna Barat masih mengalami kekurangan sehingga perlu kajian lebih mendalam.
Pemerintah Kabupaten Muna Barat nantinya akan berkoordinasi dengan BPH Migas, Kementerian ESDM, dan Pertamina Patra Niaga untuk menentukan solusi menghadapi antrean serta ketersediaan BBM di wilayah tersebut.
Bupati mengatakan perhatian khusus diberikan kepada petani dan nelayan yang selama ini menyampaikan keluhan terkait keterbatasan akses memperoleh BBM subsidi untuk aktivitas mereka.
"Yang menjadi catatan itu adalah petani dan nelayan. Karena selama ini yang saya dapatkan, keluhan itu (datang dari) petani dan nelayan, yang kami anggap itu masih sangat kurang (suplai solar subsidi)," katanya,
Menurutnya, nelayan di wilayah kepulauan menghadapi persoalan perbedaan harga BBM akibat jarak distribusi dari lokasi penyaluran resmi hingga wilayah tempat mereka beraktivitas.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah akan mengkaji pembentukan subpenyalur BBM sesuai arahan BPH Migas agar kebutuhan masyarakat kepulauan dapat terpenuhi secara lebih efektif.
"Tapi kami sudah disarankan oleh Pak Kepala BPH Migas untuk membentuk sub-penyalur. Ya itu nanti akan kami rapatkan dan kami akan putuskan," kata Darwin.
Adapun Kepala BPH Migas Wahyudi Anas bersama Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman dan jajaran Pertamina Patra Niaga melakukan inspeksi mendadak di salah satu SPBU Kambara, Muna Barat, guna memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tertib dan lancar.
Dalam sidak tersebut, rombongan meninjau langsung proses pengisian BBM subsidi, kondisi antrean kendaraan, serta berdialog dengan masyarakat yang sedang mengantre untuk mengetahui kendala dan kebutuhan di lapangan.
Baca juga: Dirjen Migas minta BBM subsidi tepat waktu dan sasaran di Sultra
Baca juga: BPH Migas-ESDM gandeng pemda perkuat distribusi BBM kepulauan Sultra
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
