Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) akan secara optimal memaksimalkan peran koperasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih.
Usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penyelenggaraan Program MBG di Jakarta, Kamis, Budi Arie menyebut optimalisasi peran koperasi dalam MBG akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, yang akan segera diterbitkan.
Dengan begitu, ia mengatakan peran koperasi tidak hanya akan menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga dipercaya untuk mengelola dapur dalam program nasional ini.
Budi Arie menyatakan bahwa Perpres tersebut nantinya akan membuka kesempatan luas bagi koperasi untuk bermitra dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Sebelumnya, hanya yayasan yang dapat bermitra dengan BGN dalam menyediakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Melalui Perpres ini, koperasi diberikan kesempatan yang sama untuk dapat bermitra dengan BGN dalam membangun SPPG, dan menyediakan sarana serta prasarana penyelenggaraan MBG," kata dia dalam keterangannya.
Budi Arie juga menjelaskan bahwa peran koperasi dalam program ini tidak terbatas pada penyediaan bahan baku. Koperasi sekunder juga dapat berfungsi sebagai agregator bagi koperasi primer produsen penyedia bahan baku pokok.
Lebih lanjut, ia mengatakan koperasi bisa menjadi konsolidator produk anggota petani dan nelayan, sekaligus menjamin penyerapan hasil produksi mereka.
Kementerian Koperasi pun mendorong agar materi muatan Perpres ini sesuai dengan mandat Inpres Nomor 9 Tahun 2025, yaitu pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat dan makan bergizi gratis dilakukan melalui Koperasi Desa Merah Putih, demi pelibatan yang optimal.
"Selain itu, kita mendorong pelibatan daerah dengan membentuk Satgas MBG, seperti Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih. Intinya, Perpres MBG akan memaksimalkan peran koperasi, khususnya Kopdes Merah Putih dalam pelaksanaan program MBG," kata Budi Arie.
Saat ini, sekitar 284 koperasi sudah bermitra sebagai supplier, dan 319 koperasi diusulkan sebagai supplier.
Terdapat pula 59 koperasi yang sedang dalam proses pengajuan, sementara 13 koperasi sudah menjadi SPPG sebagai langkah awal, dan menunggu verifikasi BGN untuk menjadi dapur SPPG.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Pangan Zulkifli Hasan menambahkan bahwa sudah ada lebih dari 1.800 SPPG dengan sekitar 5,5 juta penerima manfaat, dan anggaran yang terserap baru Rp5 triliun.
“Kita sedang membahas Perpres tentang percepatan, karena kita memiliki target 82,9 juta orang penerima manfaat pada akhir tahun ini," kata Zulkifli.
Ia berharap Perpres terkait tata kelola MBG bisa rampung pekan ini.
Baca juga: Kemenkop gandeng Dekopin untuk peluncuran Kopdes Merah Putih
Baca juga: Budi Arie syaratkan anggota kopdes minimal setengah dari warga desa
Baca juga: Prabowo gelar ratas di Hambalang bahas skema pembiayaan kopdes
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
