Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan metode pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia ke dalam sepuluh kelompok atau desil sebagai dasar penyusunan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan untuk berbagai kebijakan sosial pemerintah.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa sistem desil merupakan cara untuk mengurutkan seluruh penduduk Indonesia berdasarkan tingkat kesejahteraan, dari yang paling rendah hingga paling tinggi.
“Desil adalah pengelompokan masyarakat Indonesia menjadi sepuluh kelompok yang sama besar. Jadi, jika penduduk kita sekitar 287 juta jiwa, maka setiap desil terdiri dari sekitar 28,7 juta orang,” kata Amalia, dalam rapat koordinasi nasional bertema “Statistik untuk Keadilan Sosial" di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan, masyarakat dikelompokkan berdasarkan peringkat kesejahteraan, di mana 10 persen dengan tingkat kesejahteraan terendah dikategorikan sebagai desil 1, sedangkan 10 persen dengan kesejahteraan tertinggi sebagai desil 10.
Pemeringkatan tersebut dilakukan menggunakan 39 variabel sosial ekonomi yang dikumpulkan BPS, antara lain kondisi perumahan, kepemilikan aset, pengeluaran rumah tangga, serta akses terhadap pendidikan dan layanan dasar.
Berdasarkan data yang dipaparkan BPS bahwa per 31 Juli 2025 dari 286,7 juta penduduk ada sebanyak 94,2 juta keluarga yang datanya terverifikasi ke dalam DTSEN dan 23,85 juta jiwa di antaranya tergolong dalam kelompok desil 1-2 atau keluarga miskin.
“Model yang kami gunakan disebut proxy mean test, yaitu metode statistik untuk mendekatkan kondisi kesejahteraan berdasarkan variabel-variabel tersebut,” ujarnya.
Ia menambahkan, sistem desil menjadi instrumen penting dalam meningkatkan akurasi DTSEN yang saat ini dimanfaatkan pemerintah untuk perencanaan dan penyaluran program perlindungan sosial.
“Ke depan, kami akan terus meningkatkan akurasi proses pendesilan, termasuk dengan mengaitkannya pada indikator pendapatan agar pengukuran kesejahteraan masyarakat lebih presisi,” kata dia menegaskan.
Rapat koordinasi nasional bertajuk "Statistik untuk Kesejahteraan Sosial" tersebut diikuti oleh para Kepala BPS dan Kepala Dinas Sosial dari seluruh kabupaten, kota dan provinsi se Indonesia.
Selain Menteri Sosial Saifullah Yusuf beserta jajaran pimpinan Kementerian Sosial, rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Baca juga: Kemensos fasilitasi publik awasi kelayakan para penerima bansos
Baca juga: Tata cara daftar DTSEN secara online dan offline dengan praktis
Baca juga: BPS: Capaian IPM 2025 bukti keberhasilan program pembangunan
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
