Jakarta (ANTARA) - BPJS Kesehatan sudah merancang delapan skenario untuk memastikan kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) tetap dalam kondisi sehat, termasuk potensi kenaikan iuran.
"Tentu kita sudah bikin, ada sekitar delapan skenario, itu bagaimana seandainya ke depan," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjawab pertanyaan wartawan usai acara Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2024 di Jakarta, Senin.
Skenario itu disusun meski dia memastikan bahwa kondisi keuangan BPJS Kesehatan berada dalam posisi sehat.
Penilaian itu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan di mana aset DJS dikatakan sehat apabila mencakupi pembayaran klaim minimal 1,5 bulan ke depan atau paling banyak enam bulan ke depan.
Baca juga: Komisi IX minta Kemenkes pastikan jumlah PBI JKN tak berkurang
Baca juga: Ini alasan warga yang mau CKG disarankan punya BPJS aktif
Menurut data BPJS Kesehatan, aset bersih DJS mencapai Rp49,52 triliun pada 2024 atau turun dari Rp56,67 triliun pada 2023. Hasil investasi DJS pada periode 2024 mencapai Rp5,3 triliun atau turun dari Rp5,7 triliun pada 2023.
Ditanya soal potensi kenaikan iuran pada 2026, dia menjelaskan bahwa hal itu sudah masuk dalam delapan skenario yang disusun untuk menjaga kesehatan DJS.
"Namanya skenario, ya ada penyesuaian sekian apa ini. Tetapi kan ini bukan pengambilan keputusan," tuturnya.
Menurut data BPJS Kesehatan, sampai dengan akhir 2024 peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah mencapai 278,1 juta atau 98,45 persen dari total penduduk.
Data per Juli 2025 sendiri memperlihatkan jumlah peserta mencapai 280,1 juta orang, dengan tingkat keaktifan berada di kisaran 77,3 persen.
Jumlah FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan meningkat 28 persen di periode 2014-2024 dari 18.437 menjadi 23.682. Dengan mitra rumah sakit bertambah 88 persen dari 1.681 menjadi 3.162.
Baca juga: BPJS Kesehatan pastikan tidak ada kebijakan batasi lama rawat inap
Baca juga: Masih ada rumah sakit di Jakarta tolak pasien yang gunakan BPJS
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
