Jakarta (ANTARA) - Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jakarta telah menempatkan sebanyak 40.790 Pekerja Migran Indonesia (PMI) sepanjang 2025 melalui berbagai skema penempatan.
Kepala BP3MI DKI Jakarta Arman Muis dalam acara Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jakarta, Rabu, menuturkan bahwa total penempatan tersebut mencapai 96 persen dari total target penempatan 2025.
“Sampai kemarin kita sudah mencapai kurang lebih 41 ribu pekerja migran yang kita berangkatkan dari target 42 ribu. Artinya sudah mencapai kurang lebih 96 persen dari capaian. Karena ini masih ada beberapa hari mudah-mudahan target itu bisa kita capai menjadi 100 persen,” katanya.
Kendati jumlah penempatan PMI asal Jakarta pada sepanjang 2025 hampir mencapai target yang telah ditetapkan, Arman menegaskan bahwa jumlah penempatan tidak bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur keberhasilan.
Menurutnya, aspek pelindungan menjadi faktor yang lebih penting dalam hal pencapaian pekerja migran. Oleh sebab itu, lanjut Arman, BP3MI terus memperkuat upaya pencegahan calon pekerjaan migran non-prosedural melalui edukasi migran yang aman, verifikasi dokumen, hingga koordinasi erat dengan aparat penegak hukum.
“Setiap pekerja migran Indonesia yang berhasil dijaga dari jalur ilegal adalah satu nyawa yang kita selamatkan dari potensi eksploitasi. Dalam aspek penanganan kasus, BP3MI DKI Jakarta menerima dan memfasilitasi berbagai pengaduan pekerjaan migran dan keluarganya,” ucap Arman.
Mengutip data tabulasi BP3MI Jakarta per 23 Desember, tercatat skema penempatan P to P (Private to Private) masih mendominasi dengan jumlah 38.424 penempatan.
Disusul dengan penempatan perseorangan/mandiri dengan 1.788, lalu skema Usaha Kecil dan Perseorangan (UKPS) dengan 544, dan skema keberangkatan kembali atau re-entry sejumlah 34 orang.
Secara nasional, total penempatan pekerja migran Indonesia hingga 15 Desember 2025 mencapai 286.422 atau 110,5 persen dari target 259.144. Tiga provinsi yang menyumbang asal PMI terbanyak adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
Menyongsong tahun 2026 dan seiring target penempatan 500 ribu pekerja migran oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Arman menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan informasi dan pengaduan berbasis digital menjadi salah satu target baru BP3MI Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa BP3MI Jakarta saat ini tengah menyusun rencana pengembangan aplikasi pengaduan bagi pekerja migran.
Aplikasi tersebut akan dilengkapi dengan sejumlah menu yang mengakomodasi klasifikasi pengaduan sesuai dengan permasalahan yang dialami pekerja, mulai dari kondisi kesehatan hingga dugaan tindak penganiayaan.
“Mereka ini kan sibuk dengan pekerjaan, jadi cukup memencet tombol-tombol itu. Misalnya saya sakit, saya tertekan, saya sakit hati, itu sudah muncul di situ. Muncul jawaban itu, alamatnya jelas, siapa pekerjanya, negaranya mana. Itu menjadi pekerjaan saya, mudah-mudahan di tahun 2026,” jelas Arman.
Baca juga: Kemdiktisaintek siapkan perguruan vokasi cetak SDM PMI berkualitas
Baca juga: Kemdiktisaintek-KP2MI kolaborasi perkuat kualitas pekerja migran RI
Baca juga: Tiba di Malang, KP2MI serahkan jenazah korban kebakaran di Hong Kong ke keluarga
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
