Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan proses relokasi korban longsor di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, dilakukan dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat dari ancaman bencana berulang.
Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB Agus Wibowo dalam siaran daring bertajuk “Teropong Bencana” yang diikuti di Jakarta, Rabu, mengatakan relokasi menjadi langkah penting bagi warga yang bermukim di zona rawan longsor, sehingga tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan melalui kajian teknis untuk memastikan lokasi baru memiliki tingkat kerawanan bencana yang dapat diterima.
“Relokasi ini bukan sekadar memindahkan warga, tetapi memastikan mereka tinggal di tempat yang lebih aman dan berkelanjutan,” katanya.
BNPB bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kementerian teknis untuk memetakan zona aman yang layak dijadikan lokasi hunian bagi warga terdampak.
Baca juga: BNPB sosialisasikan relokasi aman dalam percepatan huntara di Taput
Selain faktor keselamatan, kata dia, aspek sosial dan ekonomi juga menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi relokasi agar warga tetap memiliki akses terhadap mata pencaharian dan layanan publik.
Agus menegaskan BNPB mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses relokasi guna memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.
Melalui pendekatan tersebut pihaknya berharap relokasi dapat menjadi bagian dari upaya pengurangan risiko bencana jangka panjang, sekaligus pemulihan kehidupan masyarakat secara bermartabat.
BNPB sedang membangun rumah hunian sementara (huntara) tahap pertama sebanyak 40 unit di Desa Sibalanga Julu dan Desa Singalanga, Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara.
Huntara tahap pertama dibangun di atas lahan seluas sekitar empat hektare dengan konsep rumah tumbuh menggunakan teknologi Rumah Instan Sehat Aman (RISHA).
Baca juga: BNPB mulai bangun huntara korban bencana Tapanuli Utara
Setiap unit huntara berdiri di atas lahan berukuran 6x6 meter dengan luas bangunan sekitar 4x6 meter, terdiri atas satu kamar tidur, satu ruang utama, dan satu kamar mandi yang dilengkapi septic tank.
Selain 40 unit tahap pertama, BNPB juga merencanakan pembangunan tambahan sebanyak 32 unit huntara pada tahap berikutnya, menyesuaikan dengan ketersediaan lahan yang aman.
Hingga saat ini dilaporkan sudah ada sekitar 30 Kepala Keluarga (KK) korban bencana yang menyatakan kesediaan untuk direlokasi ke huntara itu dan menempatinya pada akhir Januari 2026.
BNPB berharap dengan tersedianya huntara tersebut warga terdampak bencana dapat menjalani kehidupan yang lebih layak dan aman sembari menunggu pembangunan hunian tetap.
Baca juga: BNPB libatkan warga dalam sosialisasi pembangunan huntap di Sumut
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
