Ambon (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) melakukan simulasi penanggulangan bencana di Kota Ambon, Maluku, sebagai respons atas maraknya bencana tanah longsor dan gempa bumi yang terjadi dalam sepekan terakhir.
“Kegiatan ini berlangsung tiga hari, pada 24-26 Juni 2025 yang diikuti oleh unsur OPD, TNI/Polri, instansi vertikal lainnya serta para relawan kebencanaan,” kata Widyaiswara Ahli Muda Pusdiklat BNPB Jajat Suarjat di Ambon, Rabu.
Menurut dia, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan simulasi penanggulangan bencana, khususnya melalui metode Table Top Exercise (TTX) dan Command Post Exercise (CPX).
Ia menjelaskan TTX atau yang dikenal sebagai gladi ruang adalah simulasi berbasis diskusi yang dilaksanakan di dalam ruangan tanpa melibatkan pengerahan sumber daya atau personel di lapangan. Dalam metode ini, para peserta yang terdiri dari pejabat kunci, pengambil keputusan, dan perwakilan instansi terkait diajak untuk merespons skenario bencana yang disusun secara sistematis.
Baca juga: Antisipasi longsor susulan, BNPB dirikan pos komando bencana di Ambon
Sementara itu, CPX atau gladi posko merupakan simulasi yang lebih praktis dan menitikberatkan pada pelaksanaan fungsi koordinasi dan pengambilan keputusan di posko tanggap darurat. Dalam CPX, peserta yang terlibat biasanya adalah personel yang bertugas di pusat komando, seperti petugas operasional, logistik, dan komunikasi.
“Simulasi ini diharapkan dapat membangun sistem koordinasi dan komando yang lebih efektif antarpemangku kepentingan dalam menghadapi potensi bencana gempa bumi dan tsunami di Maluku,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Provinsi Maluku Sadali Ie dalam arahannya mengingatkan bahwa wilayah Maluku memiliki sejarah kebencanaan yang cukup panjang, salah satunya peristiwa gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Negeri Elpaputih, Pulau Seram, pada 30 September 1989.
“Bencana bisa terjadi kapan saja. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dari segala bentuk ancaman bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun nonalam,” katanya.
Baca juga: BNPB: Potensi tsunami Maluku dari pergerakan subduksi hingga longsoran
Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Maluku mengapresiasi inisiatif BNPB yang menjadikan Maluku sebagai salah satu daerah prioritas dalam pelaksanaan simulasi ini.
"Melalui simulasi ini diharapkan pemerintah dapat dengan cepat dan tanggap dalam melakukan pengambilan keputusan saat terjadi bencana," ujarnya.
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
