Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyoroti penyusutan secara drastis anggaran pengelolaan layanan meteorologi maritim dan modifikasi cuaca di tengah meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin, ia menyebutkan bahwa anggaran layanan meteorologi maritim turun dari Rp25,8 miliar pada 2025 menjadi hanya Rp2 miliar pada pagu indikatif 2026.
“Padahal kecelakaan maritim sering terulang, dan informasi cuaca laut sangat vital untuk keselamatan pelayaran,” kata Dwikorita.
Selain itu dalam paparannya BMKG menyampaikan bahwa anggaran operasi modifikasi cuaca yang digunakan untuk mencegah banjir juga turun dari Rp8,3 miliar menjadi Rp5,4 miliar pada pagu indikatif tahun anggaran 2026.
Ia menjelaskan, satu kali penerbangan modifikasi cuaca membutuhkan biaya sekitar Rp250 juta, dan sering kali dibutuhkan hingga puluhan penerbangan untuk hasil optimal.
Penurunan ini dinilai dapat mengurangi efektivitas program modifikasi cuaca yang selama ini membantu mengendalikan potensi banjir dan kekeringan.
BMKG juga mencatat kebutuhan yang meningkat seiring bertambahnya peralatan dan frekuensi cuaca ekstrem.
“Meski begitu, kami tetap berupaya mencari tambahan anggaran dan tetap berkomitmen menjaga layanan,” ujarnya.
Dwikorita meminta dukungan Komisi V DPR RI agar anggaran sektor vital ini dapat dipertahankan atau ditingkatkan.
Baca juga: Rapat di DPR dibuka dengan doa bersama untuk korban KMP Tunu
Baca juga: BMKG ungkap hasil analisa pemicu banjir di Mataram
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
