Jakarta (ANTARA) - Anggota Komite Eksekutif Presiden Otonomi Khusus Percepatan Pembangunan Papua Billy Mambrasar menyarankan agar dilakukan integrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan UMKM dan koperasi lokal sebagai pemasok utama, guna menjaga suplai di Papua.
Dalam acara Pembukaan Musrenbang RKPD 2027 dan Penambahan Otsus Papua di Jayapura, Papua, Kamis (30/4), ia menyebut kondisi ketahanan pangan di Papua saat ini menghadapi tekanan serius, yang ditandai dengan kenaikan harga serta terbatasnya pasokan sejumlah komoditas utama seperti ikan, ayam, telur, dan daging.
"Papua menghadapi tantangan struktural dalam rantai pasok pangan. Ketika suplai ikan, ayam, telur, dan daging terbatas, maka dampaknya langsung terasa, bukan hanya pada harga melainkan juga pada program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis,” ucap Billy, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Papua Tengah latih mama Papua kelola pangan lokal untuk MBG
Dia mengaku mendapatkan keluhan dari beberapa kabupaten di seluruh Tanah Papua yang mulai mengalami kendala suplai bahan baku dan makanan seperti buah, telur ayam, daging, dan ikan.
Ia menekankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan sistem logistik dan produksi pangan yang kuat di daerah.
Apabila dapur MBG kekurangan bahan baku seperti ikan dan sayur, kata dia, maka kualitas gizi yang diberikan kepada masyarakat akan terganggu.
Dengan demikian, ia berpendapat hal itu tidak hanya sekadar isu ekonomi, tetapi menyangkut kualitas generasi masa depan Papua.
Selain integrasi program, Billy juga merekomendasikan penguatan produksi lokal, khususnya sektor perikanan, peternakan ayam, dan telur berbasis masyarakat; intervensi logistik nasional, termasuk subsidi distribusi untuk wilayah Papua; serta pembangunan cold storage atau penyimpanan dingin dan pusat distribusi pangan untuk menjaga kualitas ikan dan daging
"Koordinasi lintas kementerian untuk memastikan kesinambungan antara sektor pangan, kesehatan, dan ekonomi," ucap dia menambahkan.
Baca juga: Kementrans arahkan TEP bangun ekosistem untuk 2.572 dapur MBG di Papua
Tak hanya itu, ia menilai pembangunan industri pupuk lokal untuk mendukung produktivitas pertanian dan menurunkan biaya produksi pangan serta pabrik pakan ternak di Tanah Papua guna memperkuat sektor peternakan dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah, juga bisa menjadi solusi.
Dia pun menekankan pentingnya pendekatan afirmatif bagi Papua, mengingat kondisi geografis dan tantangan struktural yang berbeda dibanding wilayah lain di Indonesia.
Dengan begitu, ia berpendapat permasalahan Papua tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan biasa lantaran harus ada kebijakan khusus yang fokus pada ketahanan pangan lokal.
"Kalau tidak, maka program-program nasional akan terus menghadapi kendala di lapangan,” tutur Billy.
Maka dari itu, Billy mengatakan kondisi tersebut menjadi alarm penting bahwa keberhasilan program nasional di wilayah timur Indonesia sangat bergantung pada kesiapan ekosistem pangan yang kuat, stabil, dan berkelanjutan.
Baca juga: BGN tutup sementara 11 SPPG di Mimika
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
